Breaking News:

Buronan Kejaksaan Agung

PT Jakarta Pangkas Separuh Lebih Hukuman Pinangki, KY Sarankan Pihak Tak Puas Tempuh Jalur Ini

Juru Bicara KY Miko Ginting mengatakan, pihaknya tidak berwenang menilai benar atau tidaknya putusan tersebut.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews.com
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Putusan tingkat banding memvonis Pinangki selama 4 tahun penjara dan denda Rp 600 juta, turun 6 tahun dari vonis pada pengadilan tingkat pertama. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) angkat suara mengenai putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memangkas hukuman Pinangki Sirna Malasari, dari 10 tahun pidana penjara di tingkat pertama, menjadi 4 tahun penjara atau berkurang 6 tahun.

Juru Bicara KY Miko Ginting mengatakan, pihaknya tidak berwenang menilai benar atau tidaknya putusan tersebut.

Namun, kata dia, KY berwenang jika terdapat pelanggaran perilaku dari hakim, termasuk dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Baca juga: PPKM Mikro Diperpanjang Hingga 28 Juni 2021, Rumah Ibadah di Zona Merah Bakal Ditutup Dua Pekan

"Dengan basis peraturan perundang-undangan saat ini, Komisi Yudisial tidak diberikan kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya suatu putusan."

"Namun, KY berwenang apabila terdapat pelanggaran perilaku dari hakim, termasuk dalam memeriksa dan memutus suatu perkara," kata Miko lewat keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).

Kata Miko, UU yang berlaku saat ini memberikan kewenangan bagi KY untuk menganalisis putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: Varian dari India Dominasi Kasus Covid-19 di Jakarta, Kudus, dan Bangkalan, Penularan Lebih Cepat

Analisis itu nantinya menjadi rekomendasi mutasi hakim.

"Putusan yang dianalisis harus sudah berkekuatan hukum tetap, dan tujuannya untuk kepentingan rekomendasi mutasi," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Miko mengatakan, masyarakat yang resah atas putusan PT DKI yang memangkas hukuman Pinangki, dapat menempuh jalur eksaminasi yang dilakukan perguruan tinggi dan akademisi.

Baca juga: Anies Baswedan: Tidak Semua Pasien di RSDC Wsima Atlet Warga Jakarta

Dari situ, dapat diperoleh analisis yang cukup objektif dan menyasar pada rekomendasi kebijakan.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved