Pemerintah Belum Mampu Kendalikan Pandemi Covid-19, Fadli Zon Minta Pembelajaran Tatap Muka Ditunda

Jika pada fase uji coba saja hasilnya justru memunculkan klaster baru, apalagi jika pada Juli nanti diberlakukan secara massif.

Dirinya pun mengaku khawatir jumlah kasus covid-19 menjadi tak terkendali.

"Usul saya, ketimbang mengagendakan PTM, sebaiknya Pemerintah melakukan terobosan kebijakan vaksinasi dengan melakukan vaksinasi berbasis sekolah," jelasnya.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diyakininya memiliki data siswa lengkap.

Data ini jauh lebih valid dibanding data kependudukan, sehingga seharusnya Pemerintah tak akan menghadapi kendala jika melakukannya.

"Lakukanlah vaksinasi di sekolah-sekolah, kepada guru dan siswa. Nah, sekolah-sekolah yang 100 persen guru dan siswanya telah selesai divaksinasi, baru diperbolehkan melakukan PTM," jelasnya.

Hal tersbeut disebutkannya merujuk pengamatannya selama vaksinasi massal digelar.

Setelah vaksinasi dilakukan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/Polri, dan ASN (Aparat Sipil Negara) secara umum, Pemerintah mulai kehilangan arah terkait kebijakan vaksinasi.

Vaksinasi kepada lansia, dirinya menilai basisnya tidak lagi jelas.

Ada yang didata per kampung, ada juga yang dianjurkan datang ke kantor-kantor Pemerintah Daerah.

"Kesannya serabutan. Daripada vaksinasi dilakukan tanpa pola semacam itu, mulailah kebijakan vaksinasi berbasis sekolah. Obyeknya guru dan siswa. Selesaikan hal ini hingga akhir tahun 2021," jelas Fadli Zon.

"Di tengah pandemi ini, selain tenaga kesehatan, keselamatan anak-anak dan para guru, saya kira juga harus sangat diprioritaskan," tegasnya.