Pemerintah Belum Mampu Kendalikan Pandemi Covid-19, Fadli Zon Minta Pembelajaran Tatap Muka Ditunda

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli 2021 dinilai Fadli Zon sebagai keputusan tergesa-gesa, berisiko dan berbahaya.

Keputusan itu ditegaskannya mengingkari fakta bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih belum bisa mengendalikan pandemi.

"Bahkan minggu pertama hingga ketiga Juni ini kecenderungan angka kasus Covid-19 terus meningkat," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam siaran tertulis pada Senin (14/6/2021).

Dipaparkannya terdapat beberapa alasan kenapa rencana PTM tersebut seharusnya ditunda.

Pertama, basis keputusan ini adalah SKB (Surat Keputusan Bersama) empat menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2021 lalu.

SKB itu katanya diteken sebelum terjadi mudik, lonjakan kasus di India, gelombang kedua lockdown di berbagai negara.

Selain itu ledakan kasus di Kudus, Tegal, dan Bangkalan, serta lonjakan kasus-kasus lainnya di tanah air yang terjadi dalam satu bulan terakhir.

Baca juga: Walau Dibanggakan Jokowi, Vaksinasi di Kota Bekasi Akhirnya Ditunda Karena Picu Kerumunan

"Jadi, sangat berisiko jika kita membuka pembelajaran tatap muka pada bulan Juli, atas dasar data-data pandemi bulan Maret, yang tak lagi aktual," jelas Fadli Zon.

Alasan kedua adalah vaksinasi belum menyentuh anak-anak serta hanya 35 persen dari total tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah selesai divaksinasi.

"Dengan capaian vaksinasi yang rendah semacam itu, ceroboh sekali jika Pemerintah berani membuka PTM pada tahun ajaran baru ini," imbuhnya.

Baca juga: Peringati Hari Donor Darah Sedunia, Anies Baswedan Ajak Masyarakat Donasikan Darah di Masa Pandemi

Ketiga, keputusan melakukan PTM tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro yang diberlakukan di 34 provinsi.

"Kebijakan PPKM mengandaikan situasi di seluruh daerah masih sangat berisiko. Masih berisiko tinggi tapi kok malah mau membuka PTM?," tanya Fadli Zon.

Keempat, kebijakan PTM dipaparkan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen itu mengabaikan kondisi sosiologis dan lapangan.

Di atas kertas, kebijakan PTM memang dibatasi maksimal dua kali dalam sepekan, dan tidak lebih dari dua jam per hari.

Kesannya disampaikan Fadli Zon memang seolah-olah ada unsur kehati-hatian dalam kebijakan tersebut.