Breaking News:

Ogah Dibilang Mangkir dari Panggilan Komnas HAM, Nurul Ghufron: KPK Butuh Kepastian Hukum

Ghufron berkata, pihaknya menghormati semua lembaga negara termasuk Komnas HAM, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (10/6/2021). 

"Maka harapan kami, datanglah berikan keterangan," ajak Taufan.

Pertanyakan Pemanggilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan maksud pemanggilan pimpinannya oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terkait dugaan pelanggaran HAM.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut pihaknya sudah membalas surat panggilan Komnas HAM soal pemanggilan permintaan keterangan terhadap lima pimpinan KPK.

"Senin 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu, mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," tutur Ali saat dikonfirmasi, Selasa (7/6/2021).

Baca juga: Sudah Pernah Ditangani Dewan Pengawas KPK, Polri Ogah Usut Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri

Ali menyebut, pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM.

Namun, Ali menegaskan proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah undang-undang, dan KPK telah melaksanakan UU tersebut.

"Pelaksanaan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) dilakukan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya."

"Melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.

Jadwal Ulang

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved