Mahfud MD: Korupsi Sekarang Semakin Gila, APBN Belum Jadi Saja Sudah Dikorupsi

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, korupsi di era reformasi semakin meluas dan tak terkendali.

Bahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang belum disahkan saja, mampu menjadi ladang para wakil rakyat sebagai proyekan untuk mencari uang haram.

"Sekarang itu APBN sebelum jadi aja sudah dikorupsi."

Baca juga: Ziarah Keagamaan dan Tradisi Kupatan Jadi Penyebab.Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus

"Jadi uangnya belum ada sudah dibegitukan."

"Itu yang saya katakan bahwa korupsi sekarang itu semakin gila," kata Mahfud MD saat dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta, yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada, Sabtu (5/6/2021).

Ia pun mencontohkan modus korupsi dalam perencanaan APBN.

Baca juga: Gaduh Informasi Kemungkinan Tsunami di Jawa Timur, BMKG: Bedakan Mana Prediksi dan Potensi

Para wakil rakyat nantinya bakal melobi perusahaan swasta atau kepala daerah, dalam permainan anggaran yang bakal digelontorkan pemerintah.

Misalnya, kepala daerah ingin membangun jalan raya namun tidak memiliki biaya yang cukup dari anggaran daerah.

Nantinya, para wakil rakyat dapat memasukkan kebutuhan anggaran itu untuk diajukan ke pemerintah.

Baca juga: Jokowi Menang di PTTUN, Pemecatan Bekas Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty Sah Secara Hukum

Namun dengan syarat, kepala daerah tersebut dapat memberikan fee dari nilai anggaran, sebagai imbalan lobi tersebut.

"Bupati pengin bikin jalan dari kabupaten Kudus ke mana misalkan."

"Berapa anggarannya? Rp 700 miliar, oke dimasukkan APBN, bayar di depan 7%."

Baca juga: 5 Simpatisan Rizieq Shihab Mengaku YouTuber, Live Report di Depan PN Jaktim Demi Naikkan Follower

"Itu yang terjadi, sampai akhirnya seorang bupati di luar Jawa itu sudah bayar tapi tidak masuk APBN."

"Teriak lalu ketahuan bahwa dia sudah bayar ke seorang anggota DPR dan ditangkap lalu masuk penjara," ungkapnya.

Padahal, kata Mahfud MD, masyarakat Indonesia mengharapkan saat runtuhnya pemerintahan Soeharto, dapat memperbaiki masalah KKN.

Baca juga: Menang di PTUN Lalu Kalah di PTTUN, Sitti Hikmawatty Ajukan Kasasi Atas Pemecatannya dari KPAI