Beban Penugasan-Joroknya Tata Kelola Pemerintahan Jokowi Disebut Fadli Zon Pemicu Tersungkurnya BUMN

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ambruknya keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang tengah menjadi sorotan diakui Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon membuat masyarakat geram. 

Pasalnya, maskapai berusia 72 tahun itu terjerat lilitan utang sebesar USD 4,9 miliar dolar atau setara Rp 70 triliun. 

Jumlah tersebut pun terus meningkat sekitar Rp 1 triliun setiap bulannya jika Garuda terus menunda pembayaran kepada pemasok (lessor).

Selain utang menggunung, Garuda juga terlilit kerugian yang cukup besar. 

Saat ini, operational cost (biaya operasional) PT Garuda Indonesia mencapai USD 150 juta setiap bulan, padahal pendapatannya hanya tinggal USD 50 juta. 

"Artinya, tiap bulan perusahaan pelat merah ini merugi sekitar USD 100 juta," ungkap Alumnus Development Studies London School of Economics (LSE) Inggris itu dalam siaran tertulis pada Kamis (10/6/2021).

Belum reda kasus ambruknya PT Garuda Indonesia, nasib serupa juga dialami Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

PLN diketahui terlilit utang hingga mencapai Rp 500 triliun. 

Baca juga: Kebut Pemulihan DSP Danau Toba, Sandiaga Uno Finalisasi Rencana Besar Pengembangan Pariwisata

"Fakta ini juga ikut membuat kita heran. Bagaimana tidak? Enam tahun lalu, utang PLN hanya di bawah Rp20 triliun. Namun, hanya dalam satu periode kekuasaan, utang PLN telah meroket menjadi Rp500 triliun," ungkap Fadli Zon.

Meski kabar buruk tadi meruak di tengah pandemi, namun dirinya menyebut pemerintah tak bisa menyalahkan covid-19. 

Sebab, sejak sebelum pandemi pun, utang dan kinerja BUMN telah mendapat sorotan dari berbagai lembaga internasional dan pemeringkat utang.

"Terlalu banyaknya penugasan Pemerintah, terutama BUMN Karya yang melebihi kemampuan keuangan perusahaan; warisan inefisiensi organisasi; ditambah dengan penunjukan direksi dan komisaris BUMN yang dilakukan secara tak profesional, karena tidak didasarkan pada faktor kompetensi; telah membuat BUMN berada di tubir jurang kebangkrutan," jelasnya.

Baca juga: Viral Perpres Alpalhankam 2020-2024, Fadli Zon Bela Pemerintahan Jokowi Soal Belanja Alat Pertahanan

Lebih lanjut dipaparkannya, pada tahun 2018, Bank Dunia dalam laporan 'Infrastructure Sector Assessment Program' mencatat meroketnya utang BUMN di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) disebabkan oleh beban penugasan proyek-proyek pemerintah. 

Pemerintah telah mengabaikan kondisi dan kemampuan riil BUMN hanya demi mengejar target muluk pembangunan infrastruktur. 

"Akibatnya, BUMN harus menanggung beban utang yang tinggi," imbuhnya.