Breaking News:

Berita Nasional

Beban Penugasan-Joroknya Tata Kelola Pemerintahan Jokowi Disebut Fadli Zon Pemicu Tersungkurnya BUMN

Beban Penugasan dan Joroknya Tata Kelola Pemerintahan Jokowi Disebut Fadli Zon Pemicu Tersungkurnya BUMN. Berbanding Jauh dibanding pemerintahan SBY

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota/Istimewa
Fadli Zon 

Sebab, sejak sebelum pandemi pun, utang dan kinerja BUMN telah mendapat sorotan dari berbagai lembaga internasional dan pemeringkat utang.

"Terlalu banyaknya penugasan Pemerintah, terutama BUMN Karya yang melebihi kemampuan keuangan perusahaan; warisan inefisiensi organisasi; ditambah dengan penunjukan direksi dan komisaris BUMN yang dilakukan secara tak profesional, karena tidak didasarkan pada faktor kompetensi; telah membuat BUMN berada di tubir jurang kebangkrutan," jelasnya.

Baca juga: Viral Perpres Alpalhankam 2020-2024, Fadli Zon Bela Pemerintahan Jokowi Soal Belanja Alat Pertahanan

Lebih lanjut dipaparkannya, pada tahun 2018, Bank Dunia dalam laporan 'Infrastructure Sector Assessment Program' mencatat meroketnya utang BUMN di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) disebabkan oleh beban penugasan proyek-proyek pemerintah. 

Pemerintah telah mengabaikan kondisi dan kemampuan riil BUMN hanya demi mengejar target muluk pembangunan infrastruktur. 

"Akibatnya, BUMN harus menanggung beban utang yang tinggi," imbuhnya.

Menurut konsultan McKinsey & Company, membengkaknya jumlah utang itu memang tak diimbangi dengan kemampuan bayar yang memadai.

Lembaga konsultan itu mencatat, 32 persen utang jangka panjang korporasi Indonesia memiliki interest coverage ratio (ICR), atau rasio kemampuan bayar bunga utang, di bawah 1,5.

Persentase tersebut merupakan ketiga tertinggi di Asia, setelah India dan Cina. 

Baca juga: Peringati HUT ke-50 Fadli Zon, Filatelis Indonesia Terbitkan Sampul Berprangko Prisma Eksklusif

"Dan rasio yang buruk tersebut terutama ditemukan pada perusahaan bidang utilitas, seperti transportasi, listrik, air, dan komunikasi. Jumlahnya, menurut McKinsey, mencapai 62 persen," jelasnya.

Tata kelola utang Pemerintah sekarang ini diakuinya memang lebih buruk jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya. 

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved