Hadirkan Kepastian Hukum, Komisi IV DPR RI Desak Polri Tuntaskan KSP Indosurya

Diberitakan sebelumnya, berlarutnya penanganan kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya diungkapkan Direktur Tipideksus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Helmy Santika disebabkan sejumlah faktor. 

Satu di antaranya pengajuan bukti baru, yakni putusan perjanjian perdamaian (homologasi) yang disampaikan tersangka Henry Surya. 

"Tersangka Henry Surya mengajukan bukti baru berupa putusan perjanjian perdamaian (homologasi) atas gugatan PKPU," kata Helmy. 

Atas dasar tersebut, penyidik mempertimbangkan mekanisme hukum lainnya. 

Mengingat sejumlah korban berharap kerugian atas kasus penipuan KSP Indosurya dapat dikembalikan lewat terbitnya putusan PKPU tersebut. 

"Jika kami mengunakan kacamata kuda, maka kasus ini sudah selesai dari dulu karena tersangka ada, korban ada, barang bukti ada dan saksi ada," papar Helmy.

"Namun penyidik juga harus mempertimbangkan kemanfaatan hukum dan mekanisme hukum lainnya, di mana banyak korban yang mengharap kerugiannya dikembalikan begitu juga dengan adanya PKPU, sehingga penanganannya terkesan menjadi lambat," tambahnya. 

Pernyataan tersebut dikeluhkan para korban penipuan KSP Indosurya. 

Salah satunya VS yang menganggap pihak Kepolisian lebih memprioritaskan kepentingan tersangka dibandingkan para korban. 

"Jelas dalam polisi lebih memprioritaskan tersangka dibanding para korban. Bukankah menurut KUHAP, tugas Polri hanya mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka, lalu melimpahkan berkas ke Pengadilan melalui kejaksaan?," keluh VS.

"Lalu kenapa Polri malah sibuk mengurus bukti baru PKPU Henrry Surya? Itukan tugas lawyer dari tersangka," tambahnya.