Berita Nasional

Fahri Hamzah: 1271 Pegawai KPK yang Dilantik Adalah Generasi Baru yang Lebih Baik

Di sisi lain, Fahri Hamzah mengingatkan kepada pegawai KPK yang baru dilantik untuk tidak terpukau dengan kekuasaan.

Editor: Feryanto Hadi
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA --Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah mengajak semua pihak untuk menghentikan polemik tentang tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan.

"Ucapkan selamat datang kepada generasi baru. Hentikan berpolitik di lembaga penegakan hukum. Arah Baru penegakan hukum adalah hukum yg terbuka, transparan, imparsial dan bekerja dengan kaedah dan filsafat hukum itu sendiri. Selamat menempuh hidup baru," tulis Fahri Hamzah di laman Twitternya, dilihat pada Rabu (2/5/2021)

Fahri pun mengapresiasi pelantikan 1271 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Ia menyebut, pegawai baru yang dilantik tersebut merupakan generasi baru yang lebih baik.

Baca juga: IKM Kosmetik Asal Bali Mampu Tembus Pasar Korea, Kemenperin Fasilitasi Legalisasi dan Pemasaran

Baca juga: Bela Eko Kuntadhi, Guntur Romli Minta UAH Jangan Baper: Tunjukkan Saja Bukti Transfernya

"Setelah revisi UU @KPK_RI UU No 19/2019. Maka @KPK_RI memerlukan cara baru untuk menjelaskan kerja-kerja besarnya. Saya percaya 1271 orang yang telah dilantik kemarin adalah generasi baru yang lebih baik dari KPK generaai UU 30/2002 dulu," imbuhnya.

Di sisi lain, Fahri mengingatkan kepada pegawai KPK yang baru dilantik untuk tidak terpukau dengan kekuasaan.

"Maka saya berharap, pegawai baru @KPK_RI jangan terpukau dengan besarnya keluasaan yang kalian punya atau pupulatas yang ada di dunia maya. Tapi fokus dengan menggali semangat kolaborasi yang dala dalam UU @KPK_RI lama dan baru. Ini zaman kolaborasi kita tidak hidup sendiri," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri akhirnya melantik 1.271 pegawai KPK yang kini berubah status menjadi ASN.

Meski diisukan diboikot 700 pegawai KPK yang resmi menjadi ASN, pelantikan berjalan lancar.

Adapun ratusan pegawai KPK yang memboikot pelantikan disebabkan karena aksi solidaritas terhadap 75 pegawai KPK tak lolos ASN.

Baca juga: Pimpin Rapimnas Partai Berkarya, Muchdi PR Ganti Sejumlah Pengurus DPP yang Tak Loyal

Baca juga: Tempat Karaoke di Jakarta Segera Dibuka, Pengunjung Diwajibkan Swab Antigen

Baca juga: KPK Makin Runyam, 700 Pegawai Tak Mau Ikut Pelantikan Jadi ASN, Performa KPK Terancam Anjlok

Mereka tak lolos ASN karena gagal disesi asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang penuh kontroversi.

Dalam pidato pelantikan para pegawai KPK berstatus ASN, Firli Bahuri banyak menyinggung Pancasila karena kebetulan bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni 2021.

Salah satunya, dia mengatakan Pancasila bisa menjadi sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam perang badar melawan korupsi.

Seperti diketahui, Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Selasa (1/6/2021) sekitar pukul 13.30 WIB.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Pemprov DKI Jakarta Perpanjang PPKM Mikro

Adapun, 1.271 pegawai itu telah dinyatakan memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Seperti disiarkan langsung oleh Kompas TV, prosesi pelantikan ini diikuti oleh 53 perwakilan pegawai, dan pegawai lainnya mengikuti prosesi pelantikan secara daring.

Tak tampak ada pemboikotan acara oleh sebagian pengawai KPK meski mereka lolos tes ASN.

Dalam kesempatan itu Firli juga melantik Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

Firli juga menyampaikan pidatonya dalam kesempatan tersebut. Terdapat sejumlah poin penting yang ditegaskan mantan Kapolda Sumsel itu.

Baca juga: Hanya Berganti Merek Jadi Hero Supermarket, Tak Ada PHK Karyawan di Giant Ekspres Lebak Bulus

Perang Badar

Jenderal bintang tiga polisi itu langsung menyatakan perang badar melawan korupsi di Indonesia usai pegawainya jadi ASN.

"Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab Insya Allah sila ketiga persatuan Indonesia akan menjadi kekuatan segenap bangsa indonesia dalam perang badar melawan korupsi," ucap Firli di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021).

Firli mengatakan pernyataan perang ini didasari karena dia menilai korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan.

Ia menegaskan korupsi bukan hanya merugikan keuangan namun turut menghambat kemajuan negara.

Para pegawai diminta siap melakukan perang itu.

Baca juga: Mertua Dukun Pengganda Uang Bantah Polisikan Menantunya Soal Kasus Persetubuhan di Bawah Umur

Firli menegaskan perang dengan korupsi wajib digaungkan untuk membuat bangsa dan negara berhasil mencapai cita-citanya.

"Perang bersama melawan korupsi yang mengakar di negeri ini tentunya dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Firli.

Firli mengatakan perang itu akan berlangsung sampai Indonesia bebas dari korupsi.

Jika belum, KPK tidak akan pernah menyatakan 'gencatan senjata'.

"Pemberantasan korupsi tidak akan berhenti sampai kita mati, sampai Indonesia, NKRI bebas dari korupsi," tutur Firli.

Baca juga: Kasus Covid-19 Menurun dan Sudah Zona Orange, Warga Ciracas Ingin Mikro Lockdown Tidak Diperpanjang

Firli juga meminta para pegawainya memperkuat integritas usai dilantik jadi ASN.

Independensi pegawai diminta tidak tergerus hanya karena berubah status.

"KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh mana pun," tandas Firli.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari. Pada konferensi pers tersebut, KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin  Abdullah sebagai tersangka kasus proyek pembangunan infrastruktur karena diduga menerima gratifikasi atau janji. KPK juga menetapkan tersangka kepada Sekdis PUPR Sulsel ER sebagai penerima dan AS selaku pemberi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021) dini hari. (TRIBUNNEWS/JEPRIMA)

Koruptor Pengkhianat Pancasila

Firli menyebut, tindakan korupsi adalah kejahatan yang harus dibasmi bersama oleh para pegawai KPK dan masyarakat Indonesia.

Dengan lantang, Firli menyebut koruptor adalah pengkhianat Pancasila.

Baca juga: Bus Transpatriot Koridor 1 Harapan Indah - Terminal Bekasi Kembali Beroperasi Mulai Hari Ini

Menurut Firli, siapapun yang melakukan korupsi adalah pengkhianat Pancasila. Perbuatan itu, kata dia, menyalahi setiap butir Pancasila.

Dia mengatakan Sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa memberi tauladan untuk berbuat baik, bukan buruk seperti korupsi.

Lalu, dia mengatakan tauladan kebaikan itu akan menjadikan masyarakat menjadi manusia yang adil dan beradab.

Baca juga: Pegawai KPK Resmi Jadi ASN, Firli Bahuri: Lembaga Negara Rumpun Eksekutif

“Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab, Insya Allah sila ketiga persatuan Indonesia akan menjadi kekuatan segenap bangsa Indonesia dalam perang badar melawan korupsi,” kata dia.

Baca juga: Tidak Jadi Tutup Giant Ekspres Lebak Bulus Bakal Berganti Nama, Pengunjung Bertanya-tanya

Nilai Pancasila

Firli mengatakan tiap tindakan pegawai KPK harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Hal itu diperlukan agar independensi pegawai KPK tidak tergerus.

"KPK berpedoman teguh terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap istikamah, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun dan mana pun dalam melaksanakan tugasnya," kata Firli.

Firli mengatakan independensi KPK harus tetap ada.

Menurut dia, pegawai KPK tidak boleh berkhianat saat bertugas karena menumpu harapan masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Pro Elit Belum Bergulir, Meski Sulit Luis Edmundo Tetap Kerja Keras Menyiapkan Pemain Persita U-20

Nilai-nilai Pancasila bisa membuat pegawai KPK menjaga kepercayaan itu.

Firli juga meminta para pegawai terus memberantas korupsi selama bergabung dengan KPK.

Pemberantasan korupsi diminta tidak meredup hanya karena menjadi ASN.

"Kami pesan melalui mimbar ini, setiap insan KPK teruslah berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi tanpa pengaruh dari kekuasaan apapun," kata Firli.

Patut diketahui, sebanyak 1.274 pegawai KPK dinyatakan lolos dalam KPK.

Namun, hanya 1.271 orang yang akan dilantik menjadi ASN.

Satu orang yang lolos memundurkan diri dari KPK.

Satu lagi meninggal, dan yang satu lagi gagal tes pas hasilnya diperiksa ulang.

Baca juga: Pasca Libur Lebaran Wilayah Zona Kuning Penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi Bertambah Jadi 181 Lokasi

Isi Sumpah Janji ASN KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawainya yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelantikan terhadap ribuan pegawai lembaga antirasuah tersebut digelar di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021).

Pelantikan tersebut hanya diwakilkan oleh 53 pegawai KPK yang hadir secara langsung ke Gedung Juang KPK.

Sementara sisanya, dilantik secara daring atau virtual dari kediamannya masing-masing.

Baca juga: Pasca Libur Lebaran Wilayah Zona Kuning Penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi Bertambah Jadi 181 Lokasi

Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Firli Bahuri dan diikuti secara simbolis oleh perwakilan dua pegawai yang lolos TWK.

Kedua pegawai itu yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

"Sebelum saya mengambil sumpah janji pegawai negeri sipil, saya akan bertanya kepada saudara Cahya Harefa dan saudara Pahala Nainggolan. Apakah saudara beragama Kristen? Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah?" ucap Firli kepada Pahala dan Cahya.

Berikut pembacaan sumpah janji PNS oleh Firli Bahuri yang diikuti oleh Cahya, Pahala, serta pegawai lainnya yang lolos TWK:

Baca juga: Gerai Giant Ekspres Lebak Bulus Bakal Berubah Jadi Hero Supermarket

Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, bahwa saya untuk diangkat sebagai PNS akan setia kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya, dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Bahwa saya, akan senantiasa menunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS serta akan seantiasa dalam mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri seorang atau golongan.

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah, harus saya rahasiakan.

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Kiranya Tuhan menolong saya

Baca juga: Kenapa Fadli Zon Sudah Divaksin Dua Kali Masih Bisa Terpapar Covid-19? Berikut Penjelasan Lengkapnya

Bantah Singkirkan Pegawai KPK

Sementara itu usai pelantikan, Firli Bahuri mengaku heran dengan tudingan penyingkiran 75 pegawai KPK melalui penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Jenderal polisi bintang tiga itu menegaskan tudingan itu tidak benar.

"Saya agak heran ada kalimat ada upaya menyingkirkan. Saya katakan gak ada upaya menyingkirkan siapapun," ucap Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2021).

Firli menyatakan, TWK yang diikuti 1.351 pegawai non-ASN KPK menggunakan instrumen, modul, serta dalam waktu pengerjaan yang sama.

Hasil akhirnya, kata dia, sebanyak 1.274 pegawai dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sementara 75 lainnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Namun pada pelantikan yang digelar Rabu (1/6/2021), hanya 1.271 dari 1.724 pegawai yang dilantik menjadi ASN.

Baca juga: TB Emosi Dengar Isterinya Selingkuh,. TB Siram Tubuh Mulyono Pakai Tiner

Seorang pegawai diantaranya memutuskan mengundurkan diri, seorang tidak memenuhi persyaratan pendidikan, dan seorang lainnya meninggal dunia.

Asesmen tersebut, lanjutnya, juga telah sesuai syarat mekanisme dan prosedur yang ada.

"Hasilnya memenuhi syarat 1271, yang gak memenuhi 75. Semua dikatakan sesuai syarat dan mekansime dan prosedur. Hasil akhir ada yang TMS dan MS," katanya.

"Jadi gak ada upaya menyingkirkan siapapun," ucap Firli menandaskan.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved