Hasto Sebut SBY Bapak Bansos, Demokrat Bandingkan Penangkapan Nazaruddin dan Harun Masiku

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Partai Demokrat meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak usah mengurusi partai lain, dan lebih baik membantu KPK menemukan buronan Harun Masiku.

Hasto sebelumnya mengungkit gugatan terkait Pemilu 2004 dan 2009 yang ia nilai penuh manipulasi.

Hasto mengaku saat itu menjadi saksi dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT).

Baca juga: PDIP Ogah Koalisi dengan Partai Demokrat, Andi Arief: Karena Megawati Dua Kali Kalah Lawan SBY

Kata Hasto, manipulasi data itu berupa politisasi bantuan sosial (bansos) ala mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

Hal itu katanya membuat SBY mendapatkan julukan 'Bapak Bansos Indonesia'.

"Ketimbang cawe-cawe ngurusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu pemerintah dan KPK temukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang," ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Fecho lewat keterangan tertulis, Sabtu (29/5/2021).

Baca juga: Ini Daftar Badan Eksekutif Mahasiswa yang Dukung Gerakan Separatisme Papua Versi Kabaintelkam Polri

Nama Hasto Kristianto disebut dalam persidangan kasus suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku sebagai penyuap, agar bisa menggantikan Riezky Aprilia.

Dalam persidangan, pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah menyebut Hasto mengetahui upaya pergantian ini.

Terdakwa pemberi suap Saeful Bahri, sebelumnya menjadi staf Hasto.

Baca juga: Andi Arief: Rugi Besar Jika Partai Demokrat Ikut Koalisi PDIP, Sama Juga Bunuh Diri Politik

"Mas Hasto pasti pusing dengan kasus yang menyeret namanya ini."

"Tapi tidak perlu lah bawa-bawa nama partai lain untuk mengalihkan perhatian."

"Sebagai Sekjen, Mas Hasto harusnya membantu Presiden Jokowi maupun Ketum Bu Megawati untuk menyelesaikan masalah yang menggerogoti dukungan wong cilik PDIP ini," tutur Irwan.

Baca juga: Tak Lulus TWK, Novel Baswedan: Kami Seolah Dibuat Lebih Jelek Dibandingkan Koruptor, Ini Keterlaluan

Irwan pun menceritakan pada masa pemerintahan Presiden SBY, hanya butuh 78 hari bagi KPK untuk membekuk Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.

"Masa sekarang sampai 500 hari, Harun Masiku belum ketemu?"

"Kemauan politik partai yang berkuasa sangat krusial untuk menegakkan hukum dengan adil," ucap Irwan.

Baca juga: Tak Bisa Jawab Arti Rapor Merah Pegawai Tak Lolos TWK, Nurul Ghufron: KPK User, Asesornya BKN

Sebelumnya, Hasto mengatakan ada pihak yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai bapak bansos (bantuan sosial) Indonesia.

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi daring bertajuk 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024' yang digelar Para Syndicate, Jumat (28/5/2021).

Awalnya, Hasto menyinggung soal perjanjian batu tulis antara PDIP dan Gerindra pada 2009.

Baca juga: KISAH PAN Gagal Dukung Jokowi-Maruf Amin karena Amien Rais Gunakan Hak Veto

Kata Hasto, kebersamaan tersebut selesai lantaran koalisi PDIP dan Gerindra kalah dari Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau prasasti batu tulis yang dimaksud dalam konteks politik Prabowo-Mega, ya Pemilu sudah selesai 2009."

"Sehingga syarat jalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti saat itu kita kalah."

Baca juga: Mikro Lockdown di Cilangkap Diperpanjang Atau Tidak Tunggu Hasil Evaluasi, 7 Warga Sudah Sembuh

"Meskipun sekarang karena konflik internal Demokrat, mulai ada suara yang gugat kemenangan Pemilu 2004 2009 itu ternyata penuh dengan manipulasi," ucapnya.

Kemudian, Hasto menyinggung manipulasi proses pemilihan umum saat itu.

Menurut Hasto, SBY yang saat itu menjadi calon presiden petahana, menerapkan politik bansos.

Baca juga: Pulang Mudik, 4 Warga Grogol Petamburan Reaktif Covid-19

Hal itu juga didasari dari penelitian seorang pakar asing, sehingga menjuluki SBY sebagai bapak bansos Indonesia.

"Pada 2009 saya jadi saksi bagaimana manupulasi DPT itu dilakukan."

"Bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan, sehingga ada yang juluki SBY itu bapak bansos Indonesia."

Baca juga: Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Datang ke Kantor Cuma Cek Email, Merasa Makan Gaji Buta

"Karena penelitian Markus Mietzner, Februari 2009 ada dana 2 miliar US dolar yang dipakai untuk politik bansos."

"Karena meniru strategi Thaksin, politik populism yang kemudian menyandera APBN kita."

"Kemudian ditiru oleh seluruh kepala daerah Indonesia, bagaimana berlomba adakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral."

"Tapi mengandung kerawanan dalam kestabilan fiskal di masa yang akan datang," beber Hasto. (Willy Widianto/Chaerul Umam)