Risma Ungkap Kacaunya Data Penerima Bansos, Ada yang Bernama THR Hingga Lahir Tahun 2060

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kisruh data penerima bantuan sosial (bansos) masih terus dibahas Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Senin (24/5/2021).

Risma sempat mengungkap kepada Komisi VIII terkait data-data tak lazim terkait penerima bansos.

Dia mencontohkan ada penerima bansos yang memiliki data ganda, dan akan menerima tiga kali bantuan.

Baca juga: Dua Pimpinan KPK Disebut Berpihak kepada 75 Pegawai Tak Lolos TWK, 2 Ngotot, 1 Menghilang

"Tentrem Wahyuni. Ini nerima tiga, pak. NIK-nya sama."

"Jadi kita ambil satu, Tentrem itu tetap dapat, tapi memang tidak tiga."

"Jadi setelah kita cek juga, baru kita tunjukkan dan kemudian nama padan capil, kemudian tidak terpilih, karena dia ganda. Ini contoh-contohnya," ungkap Risma, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (24/5/2021).

Baca juga: 279 Juta Data Penduduk Bocor di Internet, Bareskrim Segera Panggil Dirut BPJS Kesehatan

Data tak lazim lainnya juga terlihat dengan nama penerima bansos yang terbilang unik.

Karena saking tak lazimnya nama-nama itu, Risma menyebut bank pun enggan menyalurkan bantuan ke rekening yang bersangkutan.

Dua nama yang tak lazim diantaranya adalah IT dan THR.

Baca juga: Vaksin AstraZeneca Tidak Boleh Digunakan Orang di Bawah Umur 30 Tahun, Ini Alasannya

"Lha wong namanya itu memang IT, pak."

"Di data kependudukan itu namanya IT. Namanya NA70, enggak mau, NA70 namanya memang."

"Kemudian namanya IT, namanya THR, enggak mau cair kan (banknya)."

Baca juga: Sudah 276 Pemudik yang Masuk Jakarta Positif Covid-19, Testing Digencarkan Saat Puncak Arus Balik

"Kasihan mereka, mereka memang berhak menerima. Tapi namanya seperti ini pak," beber Risma.

Bukan hanya nama penerima yang menjadi sorotan, Risma mengatakan ada data penerima bansos yang lahir di tahun 2043 dan 2060.

"Ini ada lahir, mohon maaf pak, ini data lama, jadi ada yang lahir tahun 2043, bank enggak mau (mencairkan), ada yang lahir 2060."

Baca juga: Pemerintah Ungkap 10 Kasus Dugaan Korupsi Besar di Papua, KPK dan Kejagung Ikut Mengusut