Hari Buruh
Presiden KSPI Sebut 50 Ribu Buruh dari 3.000 Pabrik Bakal Ikut Aksi May Day, Usung Dua Isu Utama
Berkaitan dengan itu, kaum buruh meminta Mahkamah Konstitusi mendengarkan apa yang disampaikan kaum buruh dalam May Day.
lihat foto
Kata dapat di sini artinya, UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak.
Jika tidak ditetapkan, maka akan terjadi penurunan daya beli buruh yang signifikan.
Begitu pun dengan tidak adanya jaminan sosial.
Baca juga: Ini Inisial Dua Polisi Tersangka Penembak Anggota FPI, Masih Aktif di Polda Metro Jaya
Keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dinilai belum mampu memberikan proteksi kepada buruh yang kehilangan pekerjaan.
Selain buruh kontrak dan outsourcing akan sulit mengakses JKP, dana JKP pun diambil dari dana JKK dan JKM, sehingga ke depan dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar.
Said Iqbal mengaku sudah bertemu dan berkoordinasi dengan Gerakan mahasiswa seperti BEM SI, KAMMI, dan beberapa BEM di kampus besar terkait aksi May Day.
Baca juga: Prabowo: Putra-putri 53 Awak KRI Nanggala-402 Dapat Beasiswa Penuh di SMA Taruna Nusantara dan Unhan
Saat May Day nanti, mahasiswa dan buruh akan bersatu dan turun jalan bersama untuk menyuarakan penolakan terhadap omibus law.
“Karena masalah omnibus law bukan hanya masalah kami yang saat ini sedang bekerja."
"Tetapi juga generasi muda yang nanti akan memasuki pasar kerja,” tegasnya.
Daftar 45 PP dan 4 Perpres Turunan UU Cipta Kerja yang Sudah Diteken Menkumham
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani 45 peraturan pemerintah (PP), turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Yasonna juga meneken empat Peraturan Presiden yang juga amanat dari UU Cipta Kerja.
"Saya didampingi Dirjen Peraturan Perundang-undangan, menandatangani pengundangan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden sebagai amanat dari UU Cipta Kerja."
Baca juga: DAFTAR Terbaru 44 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Dominan, Jakarta Ada 5
"Sesuai ketentuan Pasal 185 ayat 1 UU No 11 Tahun 2020."
"Peraturan pelaksana undang-undang ini wajib ditetapkan sejak undang-undang Cipta Kerja ditetapkan," ujar Yasonna melalui keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).
