Terminal Kampung Rambutan Terapkan Larangan Mudik, Penumpang Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai memberlakukan pengetatan perjalanan mudik sesuai kebijakan pemerintah. 

Kepala Terminal Kampung Rambutan Made Jony mengatakan setiap calon penumpang wajib punya hasil rapid test antigen atau GeNoSe terhitung 1 x 24 jam sebelum jadwal keberangkatan.

“Kalau masa berlaku kita mengikuti SE Gugus Tugas 1 x 24 jam,” ujar Made, Jumat (23/4/2021). 

Padahal sebelumnya hasil rapid test antigen dan GeNoSe yang jadi syarat keberangkatan berlaku 3 x 24 jam sebelum jadwal keberangkatan. 

Baca juga: Imbas Larangan Mudik, Sopir Bus AKAP di Terminal Bayangan Parung Bogor Mulai Resah

Baca juga: Polres Tangsel Bakal Beri Sanksi Travel Gelap yang Nekad Melanggar Larangan Mudik

Hanya saja rapid test antigen dan test GeNoSe itu tidak berlaku secara keseluruhan terhadap calon penumpang, melainkan dilakukan secara acak. 

"Kita lakukan secara acak, teknis pelaksanaannya kita masih menunggu aturan teknis atau edaran dari Kementerian Perhubungan," kata Made.

Hal ini sesuai poin F dalam adendum SE Nomor 13 tahun 2021 di mana pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.

Sementara itu, operasional bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Kampung Rambutan akan berhenti pada 6-17 Mei 2021 mendatang. 

“Warga yang hendak melakukan perjalanan bus AKAP rencananya dialihkan ke Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur,” tuturnya. 

Made menuturkan, selama rentang waktu 6-17 Mei 2021 tersebut operasional di Terminal Kampung Rambutan hanya untuk angkutan kota,

"Jadi untuk layanan angkutan perkotaan masih beroperasi. Seperti angkot, bus Transjakarta, dan bus Transjabodetabek masih beroperasi," ucap Made.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan adendum SE Satgas Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang pengetatan persyaratan Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN). 

Pengetatan mobilitas dilakukan pada periode menjelang larangan mudik yakni 22 April 2021 – 5 Mei 2021 dan pascalarangan mudik yang berlaku pada 18 Mei 2021 - 24 Mei 2021.

 Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 terus melakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) terkait larangan mudik.

Hal itu bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona diberbagai wilayah di Tanah Air. 

Baca juga: Jelang Larangan Mudik, Dishub Depok Pastikan Tak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Jatijajar

Baca juga: Polda Metro Jaya Kerahkan 1.313 Personel untuk Menyukseskan Larangan Mudik 2021

Sebelumnya, larangan mudik telah diberlakukan pada 6-17 Mei 2021.

Namun belum lama ini, pemerintah melakukan Pengetatan mobilitas tersebut tertuang dalam Addendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021.

Dalam surat edaran itu berisi tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Keputusan itu sudah diberlakukan, mulai Rabu (21/4/2021) lalu.

Pemberlakuan larangan mudik itu rupanya sudah dirasakan dampaknya oleh pengusaha bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di terminal bayangan Parung, Kabupaten Bogor.

Sopir bus Handoyo jurusan Yogyakarta, Edi mengaku bingung dengan peraturan yang diberlakukan.

"Itu kan sudah menjadi keputusan. Tapi kami orang awam mau tidak mau ya mengikuti peraturan pemerintah. Kemarin itu sudah ketuk palu tapi kok masih bisa berubah-ubah. Ini yang ketuk palu bagaimana," ujarnya.

Baca juga: Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sekat Beberapa Titik Ruas Jalan Akibat Larangan Mudik Lebaran

Baca juga: Meski Ada Larangan Mudik PO Safari Dharma Raya Tebar Promo Lewat Traveloka, Mana Saja Rutenya?

Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa peraturan larangan mudik berdampak langsung kepada dirinya.

"Peraturan larangan mudik ini sangat berdampak kepada keluarga kami. Momen mudik ini kan sebenarnya yang paling ditunggu. Kalau mudik kan ada yang naik bus, otomatis pendapatan kita bertambah. Kita ini tidak memiliki gaji tetap. Kalau nganggur bagaimana anak dan istri di rumah," jelasnya.

Edi berharap agar peraturan tersebut sedikit dilonggarkan agar dirinya tetap mendapatkan penghasilan.

"Harapannya kembali normal. Kalau corona memang masih gawat ya minimal kan protokol kesehatan itu kita terapkan. Sekarang kan satu penumpang itu satu tempat duduk," bebernya.