Breaking News:

Larangan Mudik

Polres Tangsel Bakal Beri Sanksi Travel Gelap yang Nekad Melanggar Larangan Mudik

Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tangerang Selatan (Tangsel), AKP Bayu Marfiando mengatakan pihaknya bakal menerapkan posko penyekatan.

Penulis: Rizki Amana | Editor: Valentino Verry
warta kota
Kasatlantas Polres Tangsel, AKP Bayu Marfiando mengatakan pihaknya bakal menerapkan posko penyekatan maupun cek point di sejumlah titik perbatasan wilayah hukumnya. Hal ini terkait kebijakan larangan mudik. 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGSEL - Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tangerang Selatan (Tangsel), AKP Bayu Marfiando mengatakan pihaknya bakal menerapkan posko penyekatan maupun cek point di sejumlah titik perbatasan wilayah hukumnya. 

Hal tersebut dilakukan guna merealisasikan kebijakan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021 di tengah upaya menekan angka penyebaran dan penularan covid-19.

"Ada dua titik penyekatan di Pospol Bitung dan gate tol Bitung yang mengarah ke Serang," ujarnya, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: Jelang Larangan Mudik, Dishub Depok Pastikan Tak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Jatijajar

Baca juga: Polda Metro Jaya Kerahkan 1.313 Personel untuk Menyukseskan Larangan Mudik 2021

"Ada juga enam posko check point di wilayah hukum Polres Tangsel yakni di Muncul, Viktor, pool Kramat Jati Pamulang, BCA Bintaro, Gading Serpong, dan Islamic Village Kelapa Dua," imbuhnya.

Bayu menuturkan, fungsi dari pengadaan posko penyekatan maupun posko cek point guna memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) covid-19 di masyarakat. 

Selain itu, pihaknya juga bakal memeriksa sejumlah kendaraan yang terindikasi menyediakan jasa perjalanan atau travel gelap bagi pemudik. 

Bahkan, pihaknya bakal menerapkan sejumlah sanksi terhadap kendaraan roda empat yang didapati berfungsi mengangkut para pemudik secara ilegal. 

Baca juga: Dinas Perhubungan Kota Bekasi Sekat Beberapa Titik Ruas Jalan Akibat Larangan Mudik Lebaran

Baca juga: Akibat Larangan Mudik Lebaran, Stasiun Pasar Senen Sepi Penumpang

"PSBB dan penerapan prokes saja. Cuma kalau ada indikasi terkait masalah mudik kita akan putar balikkan itu untuk di cek point. Cuma kalau untuk di wilayah penyekatan kalau ada orang yang terindikasi untuk mudik itu bisa kita tilang. Kalau dia travel bisa masuk ke travel gelap, pasalnya ada tuh," jelasnya. 

Adapun hukuman yang bakal dikenakan terkait sejumlah jasa perjalanan ilegal atau travel gelap berupa Pasal 307 dan 308 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan ancaman bagi pengemudi denda maksimal Rp 500.000 atau pidana maksimal dua bulan. 

Kemudian Pasal 93 UU Nomor 56 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dengan hukuman  kurungan selama satu tahun dan denda Rp 100 juta.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved