GAWAT, Defisit APBN Sudah Tembus Rp 144,2 Triliun hingga Maret 2021

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga Maret 2021 mencapai 0,82 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, nilai defisit APBN tersebut sebesar 144,2 triliun atau 14,3 persen dari target Rp 1.006,4 triliun sepanjang tahun ini. 

Berdasarkan postur realisasi APBN, angka defisit ini meningkat 89,7 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 76 triliun atau 0,49 persen terhadap PDB. 

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Realisasasikan Kenaikan Manfaat Beasiswa Hingga Rp174 Juta untuk 2 orang Anak

Baca juga: Potret Cantik Farah Nahlia, Putri Irjen Fadil Imran yang Akan Dipersunting Polisi Berpangkat Ipda

"Postur APBN, realisasi sampai Maret 2021 yakni pendapatan negara sudah terkumpul Rp 378,8 triliun. Ini 0,6 persen lebih tinggi dari realisasi 31 Maret tahun 2020," ujarnya saat konferensi pers "APBN KITA Edisi April 2021" secara virtual, Kamis (22/4/2021). 

Sementara untuk belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp 523 triliun per Maret 2021 atau lebih tinggi 15,6 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 452,4 triliun. 

Lalu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD mencapai Rp 173 triliun, turun 0,9 persen dibandingkan tahun lalu Rp 174,5 triliun. 

Suahasil menambahkan, keseimbangan primer defisitnya adalah 0,82 persen dari PDB atau naik dari 0,6 persen pada bulan sebelumnya. 

Baca juga: IPW Minta Penyidik KPK yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dijerat Hukuman Mati

"Kalau dibandingkan dengan bulan lalu sekira 0,6 persen lebih dari PDB, ini semua di dalam koridor yang kita bisa kontrol dan kita akan pantau terus. Selanjutnya, SILPA Rp 178,8 triliun, menunjukkan lebih rendah dibandingkan bulan lalu, tapi kecukupan kas pemerintah sangat sangat aman," pungkasnya.

Sri Mulyani minta arahan Bank Dunia

Sebelumnya, Sri Mulyani dalam Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) World Bank Spring Meeting 2021 membahas soal prospek pemulihan ekonomi seiring penggunaan vaksin virus corona dan dukungan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Meski demikian, dia menyebutkan, masih terdapat ketidakseimbangan pemulihan global sebab di beberapa negara ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sementara negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah.

Baca juga: Sosok dr Terawan, Dipecat IDI, Terdepak dari Kursi Menteri, kini Bikin Heboh dengan Vaksin Nusantara

Baca juga: Jika Jokowi Nekat Angkat Ahok sebagai Menteri, Refly Harun sebut Akan Ada Pelanggaran Undang-undang

“Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi masalah utang yang terus meningkat dan mengurangi tekanan yang meningkat,” kata Sri Mulyani

Baca juga: Akun Twitter Bima Arya Digeruduk Pendukung HRS, Dingatkan Soal Kematian dan Pengadilan Akhirat

Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) adalah forum tingkat Menteri dari Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk pembangunan konsensus antar pemerintah tentang isu-isu pembangunan.

Komite ini didirikan pada tahun 1974 dan memiliki 25 anggota, biasanya Menteri Keuangan atau Pembangunan, dan yang mewakili keanggotaan penuh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Said Didu minta pemerintah bertobat

Sementara itu, mantan Sekretaris BUMN, Said Didu kembali menyoroti melonjaknya jumlah hutang negara.

Ia mengungkapkan, saat ini telah terjadi peningkatan jumlah utang secara signifikan.

ia juga mengungkapkan, pemerintah mencari cara agar jumlah utang yang ada kini, masih berada di angka 60an persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Salah satunya, dengan tidak memasukkan komponen utang publik lainnya, semisal utang BUMN dan utang Bank Indonesia, sehingga angka utang yang saat ini masih terkesan aman.

Baca juga: Ibas Ucapkan Duka Atas Bencana di NTT dan NTB, Instruksikan Anggota Fraksi Demokrat Bantu Korban

Baca juga: Sekum Muhammadiyah Sayangkan Densus 88 Geledah Ponpes, Denny Siregar: Pesantren Bukan Tempat Sakral

Hal itu Said Didu sampaikan saat melakukan wawancara dengan Hersubeno Arief di akun Youtubenya.

Said Didu menerangkan, sebenarnya saat ini kondisi utang publik Indonesia sudah tidak aman lantaran sudah berada di atas 80 persen dari PDB.

"Banyak informasi yang publik harus paham. Utang publik sekarang sudah di atas 80 pesen dari PDB. Utang publik adalah utang yang apabila terjadi kegagalan, maka pemerintah sebagai negara akan mengambil alih dan membayarnya," ujar Said Didu dikutip Warta Kota pada Senin (5/4/2021).

Said Didu lantas menjelaskan apa itu utang publik.

Baca juga: Petamburan Trending Topik, Perbedaan Perlakuan Pernikahan Putri HRS dan Atta-Aurel Disorot

Baca juga: Arie Untung Soroti Beberapa Hal terkait Aksi di Mabes Polri, Ade Armando: Anehnya di Mana?

Menurutnya, utang publik terdiri dari tiga komponen, pertama utang pemerintah langsung yang saat ini sebesar Rp6,300 triliun, kemudian utang Bank Indonesia dan utang BUMN.

"Kalau dijumlah semua utang tersebut, sampai kuartal tiga 2020, jumlahnya sudah mencapai Rp12 ribu triliunan. Itu sudah 80 persen dari PDB.

Apabila ditambahkan utang di kuartal 4 tahun 2020 dan kuartal pertama 2021, perkiraan saya utang mungkin sudah mencapai sekitar Rp13,5 ribu triliun, mungkin sudah 82 atau 83 persen PDB. PDB kita terus menurun dan utang kita naik," terangnya

Said Didu menjelaskan, pemerintah 'sengaja' tidak memasukkan komponen utang BUMN dan Bank Indonesia untuk memposisikan utang di bawah 60 persen dari PDB.

"Yang selalu dikatakan pemerintah bahwa utang kita saat ini masih di bawah 60 persen PDB. Padahal sebenarnya dia tidak memasukkan utang BI dan BUMN. Kalau dimasukkan itu, sekarang sudah 82 atau 83 persen PDB.

Kenapa tidak dimasukkan, kalau dimasukkan dan terjadi apa-apa, tetap pemerintah yang harus bayar. Nah itu, teknik bersiasat kepada publik bahwa seolah-olah utang masih standar."

Baca juga: Akun Setneg Posting Prosesi Nikahan Atta-Aurel, Ernest Prakasa Geram: Apa Urusannya Sama Negara?

Baca juga: Ada Baju Bergambar Rizieq saat Rilis Terduga Teroris, Tengku Zul: Kayaknya Belum Pernah Dipakai Tuh

Ia kemudian merinci jumlah peningkatan hutan dari ketika Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden.

Peningkatan utang terjadi dari utang pemerintah dan utang BMUN. Sebagi gambaran, utang publik di tahun 2009 hanya Rp2200 triliun, dan sekarang menjadi Rp13 ribu triliun. Nah, pada 2014 (utang) sebesar Rp5700 triliun sebagai debit awal dari pemerintahan presiden Jokowi .

Said Didu kemudian merinci jumlah utang masing-masing komponen dalam utang publik.

Dimana, saat ini pemerintah sudah naik dua kali lipat. Peningkatan utang pemerintah sejak 2014 dari Rp2600 triliun, menjadi Rp6300 triliun sekarang.

Baca juga: Arief Poyuono: Utang Indonesia Makin Menumpuk Sejak Jabatan Presiden Dua Periode

"Hampir tiga kali lipat naiknya selama enam tahun," kata dia.

Kemudian utang BUMN, ada dua cara menghitung. Ada yang memasukkan dana pihak ketiga di asuransi dan bank, ada yang tidak memasukkan.

"Jadi, jumlah utang BUMN kalau utang ke bank dihitung, jumlahnya sekitar Rp6 ribu triliun, meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp2400 triliun. Tapi kalau komponen utang bank tidak dimasukkan, utang BUMN sekarang itu sekitar Rp2500 triliun, meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp500 triliun,' urainya.

Masalahnya sekarang, lanjut Said Didu, utangnya meningkat, tapi kemampuan membayarnya menurun.

"Terjadi persoalan cukup besar, karena terjadi peningkatan utang sangat besar, terjadi penurunan kemampuan membayarnya juga semakin besar."

"Untuk menutupi kebutuhan belanja 2021, pemerinah harus mencari utang Rp1600 triliun bruto. Dari angka itu, Rp470 triliun akan digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dan Rp1006 triliun digunakan untuk belanja APBN."

Baca juga: Terlibat Bentrok Berdarah dengan Pendekar PSHT, 3 Anggota Kelompok Kupang Dilarikan ke Rumah Sakit

Said Didu menyebut, sekarang ada siasat pemerintah, mengulur pembayaran utang dalam jangka panjang atau menggeser pembayaran utang ke masa mendatang.

"Nah, ini yang perlu mahasiswa, anak muda, lihat Berapa yang ambil utang sekarang, dan akan dibebankan ke masa mendatang. Ada juga taktik siasat seperti ini. Misalnya tax amnesty, kemudian kontrak-kontrak jangka panjang. Jadi, pemerintah sekarang lepas tanggung jawab karena akan dibayar pemerintah berikutnya. Ini harus dibuka ke publik," kata dia.

Said Didu juga menyayangkan sikap DPR RI periode saat ini yang tidak cukup kritis dan terbuka dalam menghadapi persoalan utang publik, khususnya utang pemerintah.

"Biasanya hal seperti ini terbuka di DPR, tapi DPR sekarang kan nggak lagi membuka seperti itu. Kalau terbuka harusnya pemerintah harus menyampaikan kemampuan membayar pada saat utang itu habis tempo.

Jangan sampai anak cucu kita, sudah habis semua minyak, habis semua tambang, habis semua yang lain, tapi dapat beban utang yang harus dibayar," imbuhnya.

Jangan sampai, sebut Said Didu, kepala negara yang sekarang mendapat julukan sebagai "Raja yang mewariskan utang." 

"Harusnya pemerintah dan DPR membuka semua utang, tenornya, jatuh temponya kapan, supaya kita semua tahu kondisi utang Indonesia. Sekarang dengan utang jatuh tempo ditambah bunga, perkiraaan saya sudah lebih dari separuh pendapatan negara digunakan untuk membayar utang," sebutnya.

Adapun saran yang disampaikan Said Didu untuk mengatasi persoalan utang agar tidak makin membengkak adalah penghematan belanja negara, termasuk anggaran-anggaran insfrastruktur.

Baca juga: Kisruh KLB Demokrat Kelar, Andi Arief kini Minta Mahfud MD Sikapi Kasus Habib Rizieq dan Syahganda

Baca juga: Eko Kuntadhi: Tadinya FPI Hanya Sibuk dengan Sweeping, Kini Sudah Beranjak Jadi Organisasi Teror

Soal pembangunan insfrastruktur secara masif di tengah keuangan negara yang tidak cukup baik, Said Didu mengibaratkan seorang ayah yang mewariskan rumah untuk anaknya, namun sang anak tidak tahu bahwa itu sejatinya adalah mewariskan utang jangka panjang.

"Tidak ada jalan lain, harus mengurangi belanja negara."

"Saya pikir sebaiknya mulai bertobat membuat wasiat dan permohonan maaf karena mewariskan utang dan proyek mangkrak," tandasnya.

Yanuar Riezqi Yovanda