Kabinet Jokowi

Pemerintah Diminta Jelaskan Alasan Bikin Kementerian Investasi Padahal Sudah Ada BKPM

Menurut Hendri, banyak negara pada saat ini menggunakan lembaga untuk mengurus persoalan investasi, bukan berbentuk kementerian yang sarat akan birokr

Editor: Yaspen Martinus
istimewa
Tujuan pemerintah membentuk Kementerian Investasi dipertanyakan, karena sudah ada BKPM. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pendiri Center of Reform on Economics (Core) Hendri Saparini mempertanyakan tujuan pemerintah membentuk Kementerian Investasi.

"Kenapa buat Kementerian Investasi, pada saat sudah ada BKPM?"

"Apakah fungsi dari Kementerian Investasi itu akan berbeda dengan BKPM?"

Baca juga: Siti Fadilah Supari: Kalau Vaksin Nusantara Berhasil, Pemerintah Ikut Untung, Jangan Ditebang Dulu

"Kalau berbeda, apakah dua-duanya akan ada? Kalau sama, apa pertimbangannya buat Kementerian Investasi?" Tanya Hendri saat dihubungi, Minggu (18/4/2021).

Menurut Hendri, banyak negara pada saat ini menggunakan lembaga untuk mengurus persoalan investasi, bukan berbentuk kementerian yang sarat akan birokrasi.

"Di Thailand memakai badan, ada Board of Investment, kemudian Malaysia ada Investment Development Authority, dan lainnya."

Baca juga: Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Siti Fadilah Supari Dukung Terawan Agar Tak Putus Asa

"Jadi Indonesia sudah ada BKPM, sekarang akan menjadi kementerian. Alasannya apa?"

"Karena kalau kita lihat, kita perlu institusi yang dinamis, kalau kementerian lebih birokratis, badan itu jauh lebih fleksibel," sambung Hendri.

Namun, Hendri mengaku tidak menjadi soal jika nantinya BKPM benar-benar berubah menjadi Kementerian Investasi, tetapi harus ada argumen dan tujuan yang jelas dari pemerintah, tidak hanya mengubah nomenklatur.

Baca juga: Emil Salim Minta Cuma Presiden, Wapres, dan Sekretaris Negara yang Berkantor di Kalimantan

"Tujuannya itu harus mendorong investasi bukan hanya lebih besar, tapi juga merata, dan investasi yang bisa memperbaiki struktur ekonomi kita," ulas Hendri.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR, Jumat (9/4/2021), menyetujui penggabungan kementerian dan pembentukan kementerian baru.

Ada pun penggabungan kementerian itu merujuk pada penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi, ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara, pembentukan kementerian baru merujuk pada Kementerian Investasi.

Baca juga: Daripada Koar-koar, Polri Sarankan Masyarakat Daftar Jadi Saksi di Kasus Kematian 6 Anggota FPI

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, keputusan pemberian persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan kementerian dan membuat kementerian baru, telah diberikan.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved