Wawancara Eksklusif

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi Skrining APBD DKI 2019 hingga Surplus Rp 1 Triliun (2)

Nama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi muncul dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi pembelian tanah yang dilakukan Perumda Sarana Jaya.

Wartakotalive.com/Angga Bhagya Nugraha
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, kepada Warta Kota, membantah terlibat dalam pembelian lahan untuk hunian DP 0 rupiah tersebut. Ia justru mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran dengan menyisir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) hingga surplus Rp 1 triliun dari APBD sebesar Rp 89,08 triliun. 

Bagaimana menyelesaikan masalah hunian di Ibu Kota untuk saat ini?

Aset Pemprov banyak sekali yang ada di Perumda Pasar Jaya. Kalau kita tidak bisa beli tanah, kita sudah punya tanah.

Dievaluasi dulu, dimasukkan ke anggaran lalu dibangun. Nah masyarakat yang melihat pasti akan bertanya, ini dibeli atau disewa.

Itulah tugas pemerintah daerah memfasilitasi agar layak huni, karena yang namanya rumah susun sangat penting.

Di Jakarta, satu kilometer dari Istana Kepresidenan masih daerah kumuh. Ini tentu harus menjadi prioritas pemerintah daerah dengan APBD yang dimilikinya.

Program rusun adalah skala prioritas karena kita kekurangan (hunian). Kalau ini tidak dilakukan, yah begini Jakarta.

Ada satu rumah diisi oleh tiga kepala keluarga, kan kasihan begitu karena yang namanya anak kan tidak ada salahnya.

Kalau saya dengan usia 59 tahun mungkin dalam beberapa tahun lagi sudah meninggal dunia, tapi anak-anak butuh fasilitas dan tempat yang layak untuk dihuni. (faf/eko)

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved