Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi Skrining APBD DKI 2019 hingga Surplus Rp 1 Triliun (2)

Tapi pada saat mereka enggak benar, fungsi pengawasan saya akan berjalan lagi. Dari situ saya kaget, kok bisa media tersebut menohok nama saya.

Saya pikir diamkan sajalah, enggak penting juga buat saya. Justru yang terpenting kita serahkan kasus itu kepada KPK dan kalau dipanggil, saya akan jelaskan kepada petugas.

Dalam hal ini artinya DPRD menyetujui usulan Pemprov DKI Jakarta?

Iya, itu juga sudah ada dalam Keputusan Gubernur (Kepgub).

Selain itu, di dalam perencanaan rumah DP 0 rupiah, seorang Gubernur tidak boleh memiliki rencana melebihi jabatannya selama lima tahun.

Pertama-tama yang menolak hal itu adalah saya dan fraksi saya, PDI Perjuangan.

Makanya saya bingung ada media yang menulis seperti itu (diduga terlibat), kan lucu buat saya. Ada apa dengan saya?

Sekarang kan sudah masuk ke ranah eksekutif lagi, tentu urusan mereka. DKI telah pegang uang dan perencanaan, terus mengusulkan ke kami lewat Komisi B untuk dibahas.

Saya tekankan saya bukan Koordinator Komisi B. Saya pikir semakin tinggi jabatan, semakin kencang angin menerpa.

Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan yang memfitnah saya itu kena tulah (kemalangan) sendiri.

Bukankah rumah DP 0 rupiah itu bagus untuk warga Jakarta?

Kalau dilihat dari perencanaannya memang bagus tapi kalau warga dengan gaji UMR (upah minim regional) itu enggak cukup Rp 7 juta.

Sekarang dinaikkan lagi maksimal Rp 14,8 juta per bulan, dan saya bingung (kebijakan) itu karena "ilmu" saya enggak sampai ke situ.

Akhirnya apa? Masyarakat kelompok menengah lagi yang dapat hunian tersebut karena sasaran tembaknya tidak ketemu.

Kalau saya, mending bikin rusunawa dulu setelah itu rusunami, itu lebih mengena ketimbang kebijakan seperti ini (DP 0 rupiah), karena itu, fraksi saya dari awal tidak menyetujui.