Virus Corona
Larangan Mudik Lebaran 2021, Ketua Organda DPD DKI Jakarta Shafruhan Sinungan: Terlalu Dini Melarang
Ketua Umum Organda DPP DKI Jakarta Shafruhan Sinunan sebut pemerintah terlalu dini memutukan aturan larangan mudik Lebaran tahun 2021.
lihat foto
Praktik ilegal itu dengan cara sewa kendaraan pribadi digunakan sebagai kendaraan mudik selayaknya praktik Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP).
"Ya travel lah kalau orang awam, dan itu masif sampai saat ini itu sangat masif. Makanya kalau mau kunci kunci bener, larang, larang bener," katanya.
Dilain sisi lain, larangan mudik ini menurutnya tentu jadi kabar buruk bagi pengusaha bus.
Belum lagi, lanjutnya, beberapa pihak terdampak dari larangan mudik seperti para kru perusahaan bus hingga ekonomi mikro akan stak.
Seharusnya, tambahnya, pemerintah juga harus mengajak pelaku usaha untuk duduk bareng mengenai mudik lebaran 2021 ini, lantaran mereka yang akan terdampak.
"Sehingga dapat diambil jalan tengah, bukan keputusan yang merugikan" katanya.
Wagub DKI Jakarta Ariza: Kebijakan Pemerintah Pusat Sudah Tepat
Pemprov DKI Jakarta dukung kebijakan pemerintah pusat soal larangan mudik Lebaran tahun 2021.
Diakui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza, diberlakukannya larangan mudik Lebaran 2021 dipercaya menekan penularan Covid-19.
"Itu kan kebijakan pemerintah pusat (larangan mudik). Kami sangat mengapresiasi dan mendukung," papar Ariza ditemui di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (27/3/2021).
Sebab kata Ariza, selama ini terbukti selalu ada peningkatan kasus setiap libur panjang diadakan.
Misalnya saja saat empat kali libur panjang pada tahun 2020 lalu terbukti meningkatkan angka penularan kasus Covid-19.
"Jadi kebijakan pemerintah pusat sudah tepat. Kita batasi, kita hindari keluar kota untuk mudik," jelasnya Ariza.
Sehingga kata Ariza, kebijakan pelarangan mudik bukan hanya akan melindungi warga Jakarta saja.
Namun juga turut melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari bahaya Covid-19.
