Virus Corona
Larangan Mudik Lebaran 2021, Ketua Organda DPD DKI Jakarta Shafruhan Sinungan: Terlalu Dini Melarang
Ketua Umum Organda DPP DKI Jakarta Shafruhan Sinunan sebut pemerintah terlalu dini memutukan aturan larangan mudik Lebaran tahun 2021.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Adanya larangan mudik Lebaran 2021 ditanggapi Organisasi Angkutan Darat (Organda).
Menurut Ketua Umum Organda DPP DKI Jakarta Shafruhan Sinunan, pemerintah terlalu dini memutukan aturan larangan mudik Lebaran tahun 2021, yang dimulai 6-17 Mei mendatang.
Sebab, kata Shafruhan Sinungan, pada pekan lalu Menhub Budi Karya Sumadi sempat mengatakan tidak adanya larangan mudik tahun ini.
"Terlalu dini melarang mudik sedangkan menhub kemarin bilang tak ada larangan untuk tahun ini. Jadi kenapa tumpang tindih?"
Baca juga: Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021, Berikut Harapan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia
Baca juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, Wagub DKI Jakarta Ariza: Kebijakan Pemerintah Pusat Sudah Tepat
Baca juga: Larangan Mudik Berakhir, Terminal Bekasi Kembali Ramai, Layani Pemberangkatan Antar Kota di Jabar
"Harusnya disiapkan dulu aturan yang pasti dan solusi apa untuk pelaku transportasi jika mudik itu dilarang" ujar Shafruhan Sinungan saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (27/3/2021).
Shafruhan menambahkan, alangkah baiknya pemerintah tetap membolehkan mudik dengan syarat prokes Covid-19 diperketat.
Sebab, jika pelarangan mudik ditetapkan akan membuat ekonomi semakin runtuh.
Ia mengungkap banyak karyawan di bidang transportasi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bahkan, hingga pemotongan gaji sopir demi mempertahankan armada agar tetap laik jalan.
"Kami banyak menerima keluhan jika mudik tahun ini dilarang akan banyak lagi yang di-phk"
"Karena tak mudah untuk bisa normal lagi, padahal sejak Juli kemarin transportasi darat sudah mulai berbenah lagi untuk bangkit"
"Tapi kalau diputuskan mudik dilarang, sopir-sopir bus pasti akan semakin menjerit," jelas Shafruhan
Mudik sebagai sarana perbaikan ekonomi
Shafruhan menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyikapi aktivitas mudik.
Sebab, mudik bisa dijadikan momentum perbaikan ekonomi khususnya di kampung-kampung.
