Jokowi Minta Tjahjo Kumolo Kurangi Rekrut CPNS yang Cuma Duduk di Belakang Meja

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.

Tjahjo mengatakan, Jokowi meminta penerimaan terhadap PNS yang kerjanya duduk di balik meja atau lebih ke administrasi, dikurangi.

Sebab, kata dia, Jokowi menginginkan penerimaan CPNS difokuskan bagi pegawai yang kerjanya langsung terjun ke lapangan.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Bali Terbanyak, Jawa Nihil

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, kalau bisa tahun anggaran 2021 itu kalau bisa diperbanyak penyuluh yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat," ungkap Tjahjo, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

"Mengurangi penerimaan CPNS yang hanya duduk di meja, yang kerjanya hanya kerja-kerja administrasi saja," imbuhnya.

Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengumumkan jumlah formasi yang dibutuhkan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Baca juga: Bakal Hadir Langsung di Ruang Sidang, Rizieq Shihab Minta Pendukungnya Tertib, Banyak Doa dan Zikir

Tjahjo menegaskan, hal itu baru akan diumumkan pada akhir Maret 2021, sebab masih ada tawar menawar di kementerian/lembaga.

"Kami merencanakan dengan BKN nanti mudah-mudahan akhir Maret ini kita putuskan, berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan."

"Jadi ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) instansi, tapi alhamdulillah ini akan mencapai," ujar Tjahjo, dalam rapat kerjadengan Komisi II DPR, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: DAFTAR 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Ada tentang Wabah dan Larangan Minuman Beralkohol

Tjahjo lantas mengungkap pemerintah sudah memprediksi berapa kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang akan direkrut pada tahun ini.

Dalam pemaparannya, dia menyebut ada 1.275.387 lowongan, dengan rincian 83.669 di antaranya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat.

Ada pula rencana 1.191.718 lowongan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Baca juga: Marzuki Alie Cabut Gugatan Terhadap AHY, Hakim PN Jakpus: Aduh Senangnya

Dari total lowongan yang dibutuhkan, Tjahjo menyebut posisi paling banyak akan ditempatkan sebagai guru PPPK, yaitu sebanyak 1.022.616, PPPK non guru sebanyak 70.008, dan sisanya sebagai CPNS sebanyak 119.094.

"Tapi jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684, dengan rincian 61.129 untuk 56 K/L, dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan."

"Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867, dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571, dan CPNS 64.663," ungkapnya.

Baca juga: Diancam Bakal Dites Swab Massal, Emak-emak Pendukung Rizieq Shihab Tinggalkan PN Jakarta Timur

Namun, Tjahjo mengungkap total rencana kebutuhan yang dirinya sebutkan masih belum termasuk beberapa instansi.