Prabowo Hapus PIK 2 dari PSN, Mintarsih: Keuntungan Besar Bagi Masyarakat Kecil dan Nelayan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Akademisi atau psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dr Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang mencabut proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Pencabutan atau penghapusan PIK 2 dari PSN, yang juga diketahui berkaitan dengan kasus pagar laut tersebut, menurut Mintarsih adalah suatu kemenangan dan keuntungan bagi rakyat kecil.

"Kita lihat apa keuntungannya? Keuntungannya besar untuk masyarakat kecil, untuk masyarakat nelayan," ujar Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Baca juga: Respon KPK Atas Laporan Dugaan Korupsi PIK 2 Dalam PSN, Segera Verifikasi

Mintarsih menjelaskan munculnya kebahagiaan dan harapan masyarakat lantaran adanya keberanian dan ketegasan Presiden Prabowo yang menghapus proyek PIK 2 dari PSN.

"Muncul euforia di masyarakat. jadi satu persatu terkesan bahwa masyarakat kecil mulai diperhatikan, penghasilan untuk masyarakat kecil secara keseluruhan mulai tambah baik," ujar Mintarsih, yang juga pemateri dan penulis buku Intervention Strategies for Street Gangs bersama Helmut L. Sell, pimpinan Regional Office for South East Asia, World Health Organization (WHO) Division of Mental Health, di mana bukunya itu kini menjadi buku rujukan.

Menurut Mintarsih yang tadinya masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada penguasa, sekarang ternyata muncul hal-hal yang menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah hingga mengurangi pengangguran.

Mintarsih mengatakan adanya PIK 2 membuat nelayan di sepanjang wilayah yang dalam kurun beberapa tahun terakhir ini kerap kali berbenturan dengan kepentingan oligarki, maka akan berbalik arah dan lebih leluasa.

"Nelayan akan lebih leluasa melaut. Kalau nelayan lebih leluasa maka yang dihasilkan nelayan untuk pangan makin besar. Pangan bagi masyarakat kan besar. Jadi inilah yang menjadi fokus Presiden Prabowo, agar bagaimana mata pencaharian masyarakat kecil, masyarakat pesisir secara keseluruhan bisa terselamatkan," kata Mintarsih.

Sebelumnya Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR PTR) Ahmad Khozinudin menegaskan, dalih pemagaran laut untuk proyek PIK 2 sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, yang diklaim dilakukan oleh warga secara swadaya untuk mencegah abrasi dan mitigasi tsunami, seperti alibi maling yang tertangkap basah.

Pernyataan Ahmad Khozinudin ini menanggapi klaim nelayan yang tergabung Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang, bahwa pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer yang terbentang di laut pantai utara (Pantura) di daerah itu dibangun sebagai mitigasi bencana tsunami dan abrasi.

Khozinudin menekankan, alasan pagar sepanjang 30,16 km dibuat oleh warga secara swadaya, tidak masuk akal karena beberapa sebab. 

Diantaranya soal biaya untuk membuat pagar laut sepanjang 30,16 km jelas mahal, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah, suatu angka yang fantastis!

"Dana sebesar ini tidak mungkin dikumpulkan dari warga pesisir pantai yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Untuk memenuhi kebutuhan saja sulit, apalagi harus mengeluarkan uang miliaran untuk membuat pagar laut," ungkapnya.

Menurut Khozinudin, warga pesisir yang bekerja menjadi nelayan justru merasa terganggu oleh pagar laut karena menghalangi akses dan mobilitas nelayan untuk melaut menangkap ikan. 

"Tidak mungkin, nelayan membuat dan membiayai pagar yang menyusahkan aktivitas mencari ikan, atau menyusahkan penghidupan mereka sendiri," tegasnya.