Formula E

PSI Soroti Komitmen Fee Ajang Formula E yang Naik 10 Persen, meski Tertunda Dua tahun

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana Pemprov DKI dalam ajang Formula E pada 2022 mendatang.

dok.Pemprov DKI Jakarta
PT Jakpro melakukan uji coba pengaspalan di atas cobblestone sisi tenggara Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (22/2/2020) dini hari lalu. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana Pemprov DKI dalam ajang Formula E pada 2022 mendatang. Partai yang baru pertama kali duduk di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu menilai rencana tersebut berpotensi bermasalah di kemudian hari. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana Pemprov DKI dalam ajang Formula E pada 2022 mendatang.

Partai yang baru pertama kali duduk di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu menilai rencana tersebut berpotensi bermasalah di kemudian hari.

“Pak Wagub bilang uang komitmen fee yang dibayarkan tidak akan hilang karena akan dipakai untuk acara formula E 2022. Tapi belum jelas berapa biaya commitment fee yang akan dikenakan untuk tahun 2022,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo berdasarkan keterangan yang diterima pada Senin (22/3/2021).

Menurutnya, Formula E 2022 merupakan penundaan ajang balap yang sedianya digelar pada Juni 2020 lalu.

Namun, saat itu acara gagal dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda berbagai kota di dunia.

Baca juga: Sudah Setor Hampir 1 Triliun Rupiah, Pemprov DKI Jelaskan Kapan Formula E Bakal Digelar di Jakarta

Baca juga: Digelar di Akhir Periode Kepemimpinan Anies, Ariza Pastikan Formula E Digelar Sesuai Aturan

Pada tahun 2019 lalu, kata dia, DKI telah menyetor biaya komitmen penyelenggaraan Formula E sebesar 20 juta pound sterling untuk ajang balap 2020.

Lalu ada ketentuan kenaikan biaya 10 persen setiap tahun, dari 20 juta pound sterling menjadi 22 juta pound sterling di tahun 2020, dan naik lagi jadi 24 juta pound sterling di tahun 2021 untuk ajang balap 2022.

“Ini yang kami tanyakan Formula E 2022 nanti commitment fee-nya tetap 20 juta pound sterling atau 24,2 juta pound sterling? Ada selisih 4,2 juta poundsterling atau sekitar Rp 80 miliar, karena semakin lama ditunda semakin tinggi biaya commitment feenya,”jelasnya.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyetor dana sebesar 31 juta poundsterling. Menurut Anggara apabila dihabiskan untuk membayarkan commitment fee Formula 2022, maka masih akan ada sisa uang yang belum digunakan berupa garansi bank.

“Sisa dana tersebut akan dipakai untuk ajang Formula E tahun 2023 atau akan dikembalikan? Kalau dipakai untuk Formula E tahun 2023, ini aneh sekali, karena saat itu Pak Anies sudah tidak menjabat,” ujarnya.

Untuk itu Anggara meminta Pemprov DKI agar realistis dengan kondisi pendapatan Jakarta yang terpuruk akibat pandemi.

DKI diminta menarik keikutsertaan di Formula E, terlebih kontrak yang diteken berlaku untuk lima seri dalam lima tahun berturut-turut.

“2022 adalah tahun akhir masa jabatan Gubernur Anies, kontrak 5 tahun ini bukan hanya membebani rakyat, tapi juga Gubernur dan pemerintahan selanjutnya. Tolong jangan wariskan tagihan,” imbuhnya.

Baca juga: Formula E DitundA, Ariza Pastikan Duit Penyelenggaraan Event Internasional itu Aman

Baca juga: Gilbert Simanjuntak Prediksi Uang yang Dikeluarkan untuk Formula E Capai Rp 1 triliun

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan duit penyelenggaraan Formula E tetap aman di FEO, meski ajang balap itu ditunda dari 2020 ke tahun 2022 mendatang. Soalnya FEO merupakan lembaga resmi selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E.

“Tentu uangnya masih aman karena diserahkan secara resmi atau formal ya. Sudah diterima oleh pihak terkait yang bertanggung jawab sesuai aturan dan sesuai yang berhak,” kata Ariza di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Jumat (19/3/2021).

Ariza juga mengklaim, laporan keuangan penyelenggaraan Formula E juga telah sesuai aturan, walau mendapatkan berbagai catatan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DKI Jakarta. Kata Ariza, DKI dapat melampirkan bukti sesuai fakta yang terkait rencana ajang balap mobil bertenaga listrik itu.

“Jadi tidak ada masalah yang dalam laporan di BPK, setiap tahun kami sampaikan apa adanya. Kami bisa melampirkan bukti fakta yang ada, bahwa hal tersebut sudah disampaikan melalui mekanisme, prosedur dan melibatkan konsultan ahli,” jelas Ariza.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved