Literasi Jadi Kunci untuk Berdaya Saing, Perlu Dukungan Pemerintah Daerah untuk Membangunnya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Penguatan budaya literasi yang holistik dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, membutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh stakeholders baik di pusat maupun di daerah.

Penguatan hulu budaya literasi di antaranya berupa pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi.

Sementara, hilir budaya literasi adalah budaya kegemaran membaca serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Baca juga: CEO Kompas Gramedia Sebut IIMS Virtual 2021 Bisa Bangkitkan Hasrat Publik terhadap Produk Otomotif

Hal tersebut dikemukakan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando pada konferensi pers Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 yang bertema “Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” di Lantai 24 Gedung Perpusnas RI Jakarta

"Literasi adalah kunci untuk berdaya saing. Tugas kita saat ini adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik. Memastikan kebutuhan bahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi," kata Syarif Bando melalui keterangan pers, Rabu (19/3/2021)

Selain Syarif, hadir pula Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami.

• Mendikbud Nadiem: Sejak Januari, Pembelajaran Tatap Muka Diperbolehkan Atas Persetujuan Pemda

Amich mengatakan, integrasi penguatan sisi hulu dan hilir budaya literasi dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan terobosan.

Antara lain kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan berbasis literasi dan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten-kota.

“Pemerintah juga mendorong pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan-perpustakaan desa sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga terus memperluas kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan melibatkan para pegiat literasi di daerah.

• Layanan Publik Perpusnas RI Raih Predikat Sangat Baik dari Kementerian PANRB

"Termasuk pustakawan sebagai aktor penting dalam integrasi penguatan sisi hulu dan hilir budaya literasi dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” pungkas Amich Alhumami.

Mewakili Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Moh Ilham A Hamudy selaku Kepala Perpustakaan Amir Machmud Setjen Kemendagri menyatakan, dalam mendukung peningkatan literasi di daerah, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam regulasi tersebut, pembangunan literasi diukur melalui dua indikator, yaitu; Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM).

Selain Permendagri No 18 Tahun 2020, salah satu bentuk upaya Kemendagri dalam mendorong budaya literasi adalah dengan diterbitkannya Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutaakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

• Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat, Perpusnas Sebar Bantuan Mobil Perpustaan Keliling

Regulasi tersebut bisa menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD terkait perpustakaan dan literasi.