Batasan Gaji Maksimal Hunian DP 0 Rupiah DKI Rp 14,8 juta Lampaui Kebijakan Kementerian PUPR

Meski demikian, perluasan penerima manfaat dengan penetapan batasan tertinggi ini, warga dengan penghasilan sampai dengan Rp 7 juta tetap sebagai mayoritas yang diakomodir.

Pihaknya tengah menyiapkan mekanisme agar kelompok dengan penghasilan rendah dapat sesuai dengan ketentuan perbankan, dan sistem cicilan tetap ringan dan terjangkau.

“Kelompok yang sementara masih belum sesuai dengan ketentuan perbankan, kami utamakan untuk mendapatkan Rusunawa sambil menata kondisi keuangan mereka."

"Harapannya, dengan akses terhadap Rusunawa yang murah, fasilitasnya lengkap, serta sarana transportasi murah, bisa lebih mudah menata keuangan untuk membeli hunian milik," katanya.

Baca juga: Ketua DPRD Sebut Anies Tahu Persis Program Rumah DP 0 Persen, Wagub Ariza Bilang Salah Alamat?

Baca juga: VIDEO Ketua DPRD Prasetyo Bantah Terseret Kasus Korupsi Tanah DP 0 Rupiah di Cipayung

Pemprov DKI Jakarta berupaya memfasilitasi dan menyediakan hunian untuk berbagai kelas di Jakarta.

Pertama, bagi kelompok masyarakat yang menempati lokasi RW Kumuh dan berpenghasilan rendah.

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan program penataan kampung, kolaborasi penataan kampung berbasis komunitas.

Seperti di Kampung Akuarium dan di 200 RW Kumuh se-DKI Jakarta.

Selain itu, penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) juga tetap dilakukan serta pembenahan pengelolan Rusunawa terus dilakukan.

Program rusunawa itu melalui Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta agar warga penerima rusun tepat sasaran.

Baca juga: Sarana Jaya Fokus Tuntaskan Proyek DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa dan Cilangkap

Baca juga: Perumda Sarana Jaya Fokus Tuntaskan Proyek Rumah DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa dan Cilangkap

Kedua, bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak dapat mengakses mekanisme pasar hunian milik.

Pembelian perumahan dengan bantuan pembiayaan uang muka/ pembiayaan keseluruhan dalam program hunian DP 0 Rupiah.

Program itu dapat dikombinasikan dengan program FLPP yang dimiliki pemerintah pusat.

Saat ini program sudah berjalan di Pondok Kelapa yang dikelola oleh Sarana Jaya serta berkolaborasi dengan Perumnas di Kemayoran dan Cengkareng.

Ketiga, bagi kelompok umum melalui percepatan perizinan untuk membangun hunian melalui Pergub Nomor 118 Tahun 2020.

Pergub itu tentang Izin Pemanfaatan Ruang yang memangkas perizinan dari 360 hari menjadi 57 hari.

“Sedangkan, untuk rumah tinggal prosesnya lebih cepat yakni 14 hari,” ucapnya.