Terlalu Berisiko dan Tak Menguntungkan, Pemerintah Diprediksi Takkan Mengesahkan KLB Deli Serdang

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pengamat politik Ubedilah Badrun memprediksi pemerintah tidak akan bermanuver dalam menyelesaikan konflik Partai Demokrat.

Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly menyebut akan menggunakan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres ke-5 tahun 2020, untuk menilai hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hal itu menurutnya isyarat kuat pemerintah tidak tertarik melakukan manuver politik yang berisiko tinggi.

Baca juga: Dianggap Berjasa dalam Kemajuan MA, Hakim Cuma Vonis Nurhadi 6 Tahun Penjara

"Terlalu berisiko jika pada saat krisis seperti ini pemerintah mengesahkan KLB ilegal, apapun alasannya."

"Potensi gejolak politiknya terlalu besar," katanya, Jumat (12/3/2021).

Menurut dia, apabila pemerintah melakukan manuver politik dalam konflik Demokrat yang artinya memberikan ruang bagi kubu KLB Deli Sedang, maka akan berpotensi menimbulkan turbulensi politik yang kencang.

Baca juga: Kasus Unlawful Killing 6 Anggota FPI Naik Status ke Penyidikan, 3 Polisi Belum Jadi Tersangka

Karena, publik dapat melihat kubu mana yang bersungguh-bersungguh mempertahankan partai.

"Melihat bagaimana AHY dengan cepat dan kompak melakukan konsolidasi DPD, DPC dan para anggota F-PD DPRD se-Indonesia."

"Dibandingkan dengan para mantan kader pelaku KLB ilegal yang tampak jelas tidak punya massa yang riil."

Baca juga: Kasus Unlawful Killing Disidik Bareskrim, FPI Berharap Pelaku dan Komandannya Jadi Tersangka

"Pemerintah berpotensi menimbulkan turbulensi politik yang tidak perlu, namun magnitude-nya besar, sehingga mengganggu fokus penyelesaian pandemi serta mengatasi krisis ekonomi," ulasnya.

Sementara, pendiri LSM Lingkar Madani Ray Rangkuti yakin pencaplokan Partai Demokrat bukan merupakan agenda pemerintah.

Menurut dia, pemerintah tidak memiliki kepentingan atau mendapatkan keuntungan dengan konflik yang terjadi di partai berlambang mercy itu.

Baca juga: ICW Nilai Dua Jenderal Polri di Kasus Djoko Tjandra Harusnya Dibui Seumur Hidup, Ini 3 Alasannya

"Tidak menguntungkan bagi pemerintah untuk mengesahkan KLB ilegal yang berisiko menimbulkan gejolak politik, padahal ini tidak lebih dari ambisi pribadi salah satu pembantu Presiden," tuturnya.

Ray sendiri berpendapat gejolak yang terjadi di Partai Demokrat karena ulah para makelar politik.

Mantan Panglima TNI sekaligus Kepala Staf Presiden Moeldoko telah terbuai dengan janji-janji para makelar politik tersebut.

Baca juga: TP3 Juga Pernah Datangi Komnas HAM, tapi Ketika Diminta Bukti Dijawab Cuma Punya Analisa