IPW Minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak Keluarkan Izin Piala Menpora

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan bahwa pelaksanaan Piala Menpora masih menuai prokontra mengingat masih tingginya pandemi Covid-19. 

"Untuk itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diharapkan tidak mengeluarkan ijin Piala Menpora, apalagi pemerintah melalui Mendagri sudah mengeluarkan instruksi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM," kata Neta kepada Warta Kota, Rabu (10/3/2021).

IPW katanya mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo mematuhi instruksi pemerintah dan tidak mengeluarkan surat ijin Piala Menpora. 

"Sebagai Kapolri, Sigit harus menghargai PPKM yang dikeluarkan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian yang nota bene adalah seniornya Sigit," ujar Neta.

Bagi IPW sendiri kata Neta ada sembilan alasan kenapa Piala Menpora harus dibatalkan. 

"Pertama, pertandingan itu semula direncanakan berlabel Piala Presiden tapi pihak Istana menolak. Lalu direncanakan lagi sebagai Piala Kapolri dan juga ditolak. Akhirnya diberi nama Piala Menpora," ujar Neta.

Kedua, katanya klub legendaris Persipura mundur dari Piala Menpora karena PT LIB dianggap Persipura tidak profesional dan tidak jujur serta mendiskriminasi klub asal Papua itu. 

"Ketiga, ada sebanyak 17 pemain PSM belum dibayar gajinya untuk musim 2020 lalu dan bagaimana mereka bisa bermain tanpa digaji," kata Neta. 

Keempat, tambah Neta, ada 6 klub lain di liga 1 yang juga sebagian pemainnya belum dibayar gajinya di musim 2020 lalu.

"Kelima, Menpora tidak transparan mengenai biaya turnamen dan jika menggunakan uang negara harus diaudit BPK dan turnamen ini harus dipelototi KPK agar tidak terjadi korupsi, mengingat dana bansos saja dikorupsi," ujarnya. 

Keenam, kata Neta, dipastikan 70 persen klub yg ikut Piala Menpora, pemainnya dibayar secara tarkam atau jauh di bawah gaji pemain profesional.

Ketujuh, patut dicurigai pemain asing di Piala Menpora belum mendapatkan KITAS dan jika ini terjadi itu merupakan pelanggaran hukum. 

"Kedelapan, dipastikan tidak satu pun pemain Piala Menpora diasuransikan," katanya.

Baca juga: Wildan Ramdhani Pemain Muda Persib Incar Kesempatan Bermain di Piala Menpora

Baca juga: Suporter Persita Tangerang, Curva Sud Optimistis Pendekar Cisadane Lolos Grup D Piala Menpora

Baca juga: Jelang Piala Menpora 2021, Persikabo 1973 Tambah Amunisi Pemain Muda dari Timnas Indonesia U-16

Baca juga: Ketum PSSI Mochamad Iriawan Berharap Piala Menpora 2021 Jadi Batu Loncatan Kompetisi Resmi Musim Ini

Dan kesembilan, kata Neta patut diduga para pemain Piala Menpora tidak bisa membayar pajak penghasilan (PPh) karena penghasilannya setara Tarkam.

"Dari sembilan alasan ini IPW memastikan Piala Menpora adalah turnamen kelas ecek ecek, yang sama sekali tidak berdampak pada prestasi sepakbola nasional," katanya.

Yang ada kata Neta justru berpotensi menimbulkan kerumunan masa dan menjadi klaster baru Covid 19 dan melanggar instruksi Mendagri tentang PPKM. 

"Seharusnya Menpora, PSSI, dan komunitas sepakbola harus mendorong adanya konsolidasi persebakbolaan nasional agar nasib dan prestasi sepakbola nasional serta semua kru yang terlibat, bisa lebih baik lagi dan tidak dieksploitasi demi kepentingan orang orang tertentu," katanya.