Maruf Amin Kaget Jokowi Terbitkan Izin Investasi Miras, Fadli Zon: Lebih Baik Kaget daripada Tidak

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon berkomentar soal respon dari Wakil Presiden Maruf Amin yang tidak tahu menahu soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur soal investasi minuman keras ( miras).

Bahkan, disebutkan wapres terkejut ketika tiba-tiba ramai ada penolakan terhadap aturan yang sudah telanjur diteken Jokowi itu.

Maruf Amin pun segera bertemu dengan Jokowi untuk membicarakan kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya, Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres Ma'ruf Amin tidak dilibatkan dalam penyusunan peraturan tersebut.

"Wapres tidak tahu memang ini. Tidak semuanya dilibatkan, makanya Wapres kaget ketika mendengar berita ramai seperti itu," Masduki kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Prasetyo Edi Heran Anies Baswedan Kok Bernafsu Banget Jual Saham Produsen Miras

Baca juga: Sering Diejek Menteri Pecatan, Rizal Ramli Bongkar Ada Peran Taipan saat Dirinya Didepak Jokowi

Terlebih Wapres Ma'ruf juga mendapat serangan terkait hal tersebut yang ramai di media sosial.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun melakukan langkah-langkah koordinasi agar beleid tersebut bisa segera dicabut.

Antara lain berkoordinasi dengan pimpinan berbagai organisasi masyarakat (ormas) terkait hal tersebut.

Utamanya adalah bagaimana agar keberatan mereka terkait regulasi tersebut sampai kepada Presiden dengan cara yag tepat dan baik.

Baca juga: Wacana KLB Partai Demokrat Mengemuka, Ferdinand Hutahaean Tertarik Calonkan Diri sebagai Ketua Umum

"Jadi memang ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi Wapres kalau berlanjut," kata dia.

Wapres Ma'ruf pun telah meyakinkan Presiden Jokowi untuk mencabut Perpres tersebut setelah sebelumnya bertemu dengan sejumlah menteri membahas soal bahaya izin investasi miras tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres Ma'ruf meminta para menteri yang hadir untuk menyampaikan hasil pembahasan itu kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras usai Tuai Penolakan, Mahfud MD: Pemerintah Tak Alergi Dikritik

"Setelah sampai (hasilnya), dimantapkan lagi oleh Wapres tadi pagi ketemu 4 mata dengan Presiden. Presiden diyakinkan untuk bagaimana agar itu dicabut dan akhirnya memang Presiden sudah (mencabut)," kata dia.

Reaksi Maruf Amin tersebut ternyata menuai perhatian dari Fadli Zon.

Menurutnya lebih baik demikian daripada tidak sama sekali.

"Lebih baik kaget dprd tdk kaget sama sekali," tulis Fadli Zon di akun Twitternya.

Baca juga: Survei COPS, Puan Maharani Paling Berpeluang Gantikan Jokowi, Kalahkan Ganjar, Anies hingga RK

Baca juga: SELAMAT, KH Said Aqil Diangkat Jadi Komisaris Utama PT KAI, Merangkap Komisaris Independen

Presiden Ungkap Alasan Cabut Izin Investasi Miras

Presiden Jokowi menyampaikan alasan dirinya resmi mencabut aturan investasi miras dalam Perpres tersebut.

Menurut Jokowi, dirinya telah menerima masukan dari berbagai pihak.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas-ormas lain, serta tokoh agama lainnya," ujar Jokowi dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).

Selain itu, Jokowi juga mengaku mendapat masukan dari provinsi dan daerah.

Baca juga: Jokowi Legalkan Investasi Miras, Musni Umar Singgung Keberadaan Wapres KH Maruf Amin

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya tertuang aturan yang membolehkan industri miras atau investasi miras di empat provinsi secara terbuka.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya tertuang aturan yang membolehkan industri miras atau investasi miras di empat provinsi secara terbuka.

Baca juga: Payudaranya Diremas, Cewek Cantik Penjual Minum Polisikan Lurah di Bekasi, Wali Kota Angkat Bicara

Keempat provinsi tersebut adalah Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan perpres tersebut, industri minuman keras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber, baik investor asing maupun investor domestik.

Mahfud MD sebut pemerintah tidak anti-kritik

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menyebutkan bahwa pencabutan aturan soal investasi miras tersebut membuktikan bahwa pemerintah sejatinya tidak anti terhadap kritik maupun saran.

Baca juga: Firasat Ustaz Yusuf Mansur Terbukti, Jokowi Akhirnya Cabut Aturan Investasi Miras

Baca juga: Survei COPS, Puan Maharani Paling Berpeluang Gantikan Jokowi, Kalahkan Ganjar, Anies hingga RK

"Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu maka Pemerintah mencabutnya. Jadi Pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran," tulis Mahfud MD di akun Twitternya, Rabu (3/3/2021).

Mahfud menyebutkan, kritik dan masukan sangat perlu bagi pemerintah.

Hanya saja, syaratnya, kritikan yang disampaikan bersifat rasional.

"Asal rasional sebagai suara rakyat maka Pemerintah akamodatif thd kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan," ungkapnya

MUI berikan apresiasi

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas memberikan respon terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021.

Diketahui, dalam Perpres tersebut, tertuang aturan soal izin investasi industri minuman keras.

Anwar mengapresiasi kebijakan Jokowi dalam mengambil langkah tersebut, karena menurutnya hal ini merupakan bukti dari pernyataan Jokowi yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat di masa kepemimpinannya.

"Ini bagi saya menjadi salah satu bukti bahwa beliau memang serius dan bersungguh-sungguh dengan pernyataannya, dimana beliau mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan kritiknya kepada pemerintah dan beliau katanya siap untuk menerimanya," kata Anwar melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Selasa (2/3/2021).

Lebih lanjut kata Anwar, langkah yang dilakukan Jokowi mencerminkan sikap arif dan bijaksana.

Langkah tersebut menurutnya bisa dikatakan menjadi peristiwa bersejarah dalam perpolitikan serta berbangsa bertanah air.

Karenanya, Anwar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi atas keputusan yang dilakukan Selasa (2/3/2021) siang.

"Beliau tampak oleh saya dengan peristiwa ini sudah lebih menonjol sikap kenegarawanannya, di mana beliau mau mendengarkan suara dari rakyatnya serta tampak lebih mengedepan kebaikan dan kemashlahatan bersama yang lebih luas dan lebih berarti serta lebih bermakna bagi kehidupan kita bersama sebagai bangsa," tegasnya.

Kendati demikian, Ketua PP Muhammadiyah itu berharap keputusannya tersebut tidak hanya terjadi untuk peristiwa ini, karena menurutnya sikap yang dilakukan Presiden Jokowi dapat mempererat persatuan dan kesatuan warga negara.

Hal tersebut kata dia, penting untuk diberi penekanan karena dengan upaya dan sikap kepemimpinan yang diterapkan Jokowi maka persatuan dan kesatuan diantara masyarakat bisa terjalin.

"Kalau persatuan dan kesatuan diantara kita sudah bisa terwujud dan sambung rasa diantara kita sudah bisa terbangun maka seberat apapun persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini insya Allah kita akan mampu menghadapi dan mengatasinya secara bersama," katanya.

Baca juga: Mudahkan Akses Pengiriman Logistik, Kemenhub Membuka Rute Baru Tol Laut Papua-Papua Barat

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Siap Hadapi Tantangan Pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Konferensi Pers Virtual yang disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, (2/3/2021).

"Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Presiden.

Aturan mengenai investasi miras diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Baca juga: Siap Nikahi Nissa, Aldi Taher Ciptakan Lagu Berjudul Nissa Sabyan i Love U so Much, Berujung Bully

Aturan tersebut menuai protes dari sejumlah kalangan termasuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam.

Keputusan tersebut, kata Jokowi diambil setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama dan Ormas Islam.

Baik itu ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya.

"Serta tokoh-tokoh agama yang lain dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunpalu.com dengan judul Wapres Kaget dengan Izin Investasi Miras Jokowi, Fadli Zon: Lebih Baik Kaget daripada Tidak