Agar Tetap Eksis, Jemaah Islamiyah Wajibkan Anggotanya Setor 5 Persen dari Penghasilan per Bulan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota jaringan teroris Jemaah Islamiah (JI) diminta menyetor 5 persen dari penghasilan setiap bulan, untuk kebutuhan organisasi.

Nantinya, dana itu digunakan untuk kegiatan aksi terorisme.

Hal itu sekaligus menanggapi penangkapan 12 tersangka teroris jaringan JI di Jawa Timur.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 Indonesia 1 Maret 2021: Penyuntikan Dosis Pertama Tembus 1.720.523 Orang

Polri menyebut operasional kegiatan teroris itu salah satunya berasal dari iuran anggota yang mencapai 4.000 orang di Indonesia.

"Tentunya sekali lagi untuk JI dalam aktivitas mereka didukung karena adanya iuran dari masing-masing anggota."

"Itu dapat iuran setiap gaji yang diterima oleh mereka disumbangkan kepada organisasi sebanyak 5 persen dari pendapatan mereka," kata Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/3/2021).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 1 Maret 2021: Pasien Baru Tambah 6.680 Orang, 9.212 Sembuh, 159 Wafat

Dia menjelaskan, pengumpulan dana tersebut salah satunya untuk menjaga eksistensi JI agar tetap bisa melakukan sejumlah kegiatan aksi teroris.

Sebaliknya, pengumpulan dana melalui iuran anggota hanya salah satu sumber pemasukan JI.

"Ini salah satu dana yang digunakan oleh JI untuk tetap menjaga eksistensi daripada organisasi."

Baca juga: 12 Teroris yang Dibekuk di Jawa Timur Masih Ada Hubungan dengan Upik Lawanga

"Tentunya juga dengan upaya lain, dana itu kemarin kasus kotak amal bermasalah, ini menjadi bagian daripada JI untuk dapatkan dana dan tetap jalankan roda organisasi," paparnya.

12 tersangka teroris jaringan Jemaah Islamiyah (JI) yang ditangkap di Jawa Timur, merancang sejumlah aksi terorisme.

Salah satunya, membuat bungker senjata.

"Mereka telah melakukan aktivitas-aktivitas berupa latihan bela diri."

Baca juga: 12 Teroris yang Diciduk di Jawa Timur Kelompok Fahim, Terafiliasi ke Alqaeda

"Dan mereka juga sudah merancang bungker yang akan digunakan untuk kegiatan pembuatan senjata maupun bom rakitan," ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/3/2021).