Syarief Hasan: Kalau Ada KLB Partai Demokrat, Itu Abal-abal, Halusinasi Saja

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sejumlah kader yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat, berencana menggelar kongres luar biasa (KLB) pada awal Maret mendatang.

Anggota Majelis Tinggi PD Syarief Hasan menegaskan, tidak mungkin akan ada KLB, karena semua ketua DPD dan DPC solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Menyangkut Maret akan KLB, saya katakan tidak, tidak akan mungkin ada KLB."

Baca juga: Lagi, Bareskrim Tolak Laporan yang Permasalahkan Kerumunan Jokowi di NTT

"Kalau toh ada KLB itu abal-abal," kata Syarief kepada wartawan di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

Syarief mempertanyakan kader PD mana yang memiliki hak suara, mengusulkan agar KLB dilaksanakan.

Sebab, seluruh DPD dan DPC mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum PD.

Baca juga: Minta AHY Terima Kenyataan KLB, Darmizal: Kalau Kalah Minggir, Jika Menang Upgrade Elektabilitas

“Sampai sekarang seluruh pengurus DPD dan DPC yang punya hak suara sangat jelas mendukung penuh AHY,” tegas Syarief.

Wakil Ketua MPR itu justru mempertanyakan pemegang hak suara yang akan menggelar KLB.

Sebab, kata Syarief, semua kader di daerah solid mendukung AHY.

Baca juga: Dipecat Demokrat karena Dukung KLB, Ketua DPC Kabupaten Tegal Minta Uang Rp 500 Juta Dikembalikan

"Jadi apa yang dikatakan itu ya itu hanya argumentasi saja, mengkhayal, halusinasi saja."

"Enggak ada, tolong tunjukan siapa?" Ucap Syarief.

Pendiri Partai Demokrat sebelumnya berencana menggelar KLB dalam waktu dekat.

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 Indonesia 26 Februari 2021: Sudah 1.583.581 Orang Disuntik Dosis Pertama

Hal itu diungkapkan Ilal Ferhad, salah satu pendiri Partai Demokrat, saat ditemui wartawan di Restoran Penang Bistro Oakwood, Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

"Awal Maret (2021)," ungkap Ilal.

Ilal mengklaim, KLB digelar awal Maret lantaran telah mendapatkan dukungan dari mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 26 Februari 2021: 8.232 Pasien Positif Baru, 7.261 Sembuh, 268 Wafat

"Seandainya DPD dibelenggu AHY (ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), DPC masih punya hak konstitusional," ujarnya.

Dia menyebutkan, landasan menjadikan dukungan DPC sebagai modal KLB mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pertama Demokrat.

Ketentuan tersebut ada di pasal 81 Anggaran Dasar dan 83 Anggaran Rumah Tangga.

"Jadi kami (gunakan) pintu-pintu untuk masuk KLB itu berdasarkan AD/ART versi pertama," jelasnya.

Dituduh Terima Uang

Konflik internal Partai Demokrat semakin meluas.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang dinilai berseberangan dengan dewan pimpinan pusat (DPP) dan mendukung kongres luar biasa (KLB), langsung dinonaktifkan.

Satu di antaranya adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal Ayu Palaretin.

Baca juga: Kejagung Sudah Sita 118 Apartemen Benny Tjokro, Harga Satu Unit Bisa Sampai Rp 7 Miliar

Ayu yang mengaku sudah 3 periode menjabat ketua DPC, kaget atas pemberhentian dirinya.

"Saya resmi dicopot oleh Ketua DPD Jawa Tengah tanggal 17 Februari kemarin," kata Ayu melalui keterangan kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Ayu menjelaskan, pencopotan dirinya bersamaan dengan tuduhan ia telah menerima uang dari senior-senior PD yang menginginkan KLB terjadi.

Baca juga: Namanya Disebut SBY Soal Isu Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Saya Ingatkan, Jangan Menekan Saya!

Ayu menambahkan, dirinya juga diminta membuat berita acara pemeriksaan terkait pemberian para senior.

"Anehnya, saya disuruh membuat kronologi atas hal yang tidak pernah saya lakukan," aku Ayu.

Ayu mengungkapkan, pemecatan dirinya mengundang banyak pertanyaan, baik dari internal partai, kerabat, maupun koleganya.

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 di Kabupaten Bekasi Menurun, Sisa 305 Orang yang Dirawat di Rumah Sakit

Menurut Ayu, pertanyaan-pertanyaan itu lahir dari ketidakpercayaan.

"Mereka tahu bahwa saya yang lakukan babat alas untuk demokrat di Tegal."

"Dan saya bersyukur bisa mendapatkan 6 kursi di era Pak Hadi Utomo," beber Ayu.

Baca juga: Tahanan KPK Divaksin Covid-19, ICW: Sangat Tidak Tepat, Nakes Saja Belum Semuanya

Ayu mengaku dirinya tidak keberatan dipecat secara sepihak oleh DPD PD Jawa Tengah.

Dia hanya ingin meminta uang senilai Rp 500 juta yang diserahkan kepada Ketua DPD PD Jawa Tengah.

"Meski saya sadari pemberian uang Rp 500 juta tersebut tidak ada tanda buktinya."

Baca juga: Mengapa Lengan Nyeri dan Pegal Usai Disuntik Vaksin? Ini Penjelasannya

"Uang itu digunakan untuk pemenangan salah satu wali kota di Magelang."

"Wajar kan saya tagih hak saya, karena uang itu disebutkan sebagai pinjaman Ketua DPD PD Jateng Pak Rinto," beber Ayu.

Pecat Dua Ketua DPC

Dua Ketua DPC Partai Demokrat di Jawa Tengah dipecat karena dukungannya untuk menggelar KLB di kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mereka adalah Ketua DPC Blora Bambang Susilo dan DPC Kabupaten Tegal Ayu Palaretin.

Menanggapi hal itu, politikus senior Partai Demokrat Darmizal MS menilai hal itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang.

Baca juga: Penggeledahan KPK di Rumah Ihsan Yunus Nihil Hasil, MAKI: 2 Bulan Baru Geledah Mau Dapat Apa?

Menurutnya, sebelum ada pemecatan kader yang bersangkutan harus memberi klarifikasi terlebih dahulu.

"Pemecatan yang sewenang-wenang itu bagian dari satu konsep manajemen yang tidak baik."

"Mereka harus diundang, mereka harus dibela, mereka harus luruskan. Itu yang terjadi (justru) pemecatan-pemecatan," imbuhnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Presiden Jokowi Dilaporkan ke Bareskrim Polri karena Timbulkan Kerumunan di NTT

Darmizal mengatakan, adanya gejolak internal yang menginginkan adanya KLB menunjukkan ketidaksolidan Demokrat.

Dia menilai pemecatan yang terjadi bentuk kepanikan atas respons terhadap dorongan pelaksanaan KLB.

"Kepanikan itu gampang orang mengambil keputusan-keputusan yang kemudian dapat disesali," ucapnya.

Baca juga: Komentari Istilah 4 L, Luhut Panjaitan: Yang Penting Tugas Pokok dari Presiden Saya Tuntaskan

Oleh karena itu, Darmizal mengatakan akan mengembalikan kader yang dipecat usai penyelenggaraan KLB Demokrat.

"Setelah KLB kita akan kembalikan mereka, karena mereka adalah pejuang-pejuang yang niatnya adalah memperbaiki partai ini, menjemput kecemerlangan."

"Dan kami yakin ini gairah dari DPP, DPD, DPC pasca-kongres akan luar biasa untuk bekerja," bebernya.

Not for Sale!

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya merespons Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

"Awal tahun 2021 ini, tepat partai kita berusia 20 tahun, kita kembali menghadapi ujian dan cobaan sejarah."

"Ketika kita semua tengah berjuang sekuat tenaga untuk masa depan partai yang cerah, perjuangan yang damai, konstitusional dan tidak berniat jahat."

Baca juga: Sama Seperti PDIP, PKB Dukung Revisi UU Pemilu tapi Tetap Ingin Pilkada Digelar 2024

"Dan ketika di bawah kepemimpinan AHY dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat terus meningkat."

"Bagai halilintar di siang bolong ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD."

"Selanjutnya kita sebut GPK PD yang ingin mengambilalih kepemimpinan partai yang sah," ujar SBY dalam video yang diterima Tribunnews, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: 5 Hal yang Harus Diketahui Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19, Tak Perlu Makanan Khusus

SBY memaparkan, GPK PD adalah gerakan yang hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah.

Gerakan itu, kata dia, juga berusaha mengganti kepemimpinan partai dengan orang luar yang bukan kader demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah.

"Kalau gerakan ini berhasil karena ada yang ingin membeli partai kita dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan," ucap SBY.

Baca juga: Mengaku Dikriminalisasi, Irjen Napoleon Bonaparte Diminta Ungkap Siapa Pihak yang Ia Tuduh

SBY menegaskan, partai berlambang mercy itu tidak diperjualbelikan.

Presiden RI ke-6 itu juga menegaskan meski partainya tidak berlimpah dari segi materi, Partai Demokrat tak akan tergiur dengan uang.

"Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale!"

Baca juga: BMKG Deteksi Bibit Siklon, Cuaca Ekstrem Diprediksi Melanda Jabodetabek pada 24-27 Februari 2021

"Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi."

"Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya," tegasnya. (Chaerul Umam)