Breaking News:

Lagi, Bareskrim Tolak Laporan yang Permasalahkan Kerumunan Jokowi di NTT

GPI tidak mengetahui alasan Korps Bhayangkara enggan menerima laporan terhadap Presiden Jokowi dan Gubernur NTT.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IGMAN IBRAHIM
Gerakan Pemuda Islam (GPI) melaporkan Presiden Jokowi dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat ke Bareskrim Polri, atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan, Jumat (26/2/2021). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Bareskrim Polri kembali menolak laporan kerumunan yang ditimbulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Sikka, NTT.

Setelah sebelumnya menolak laporan Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, hari ini Bareskrim melakukan hal yang sama atas aduan Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Bareskrim Polri tidak menerbitkan surat nomor laporan polisi kepada GPI.

Baca juga: Jokowi Kembali Dilaporkan ke Bareskrim Soal Kerumunan di NTT, Kali Ini Giliran Gerakan Pemuda Islam

GPI tidak mengetahui alasan Korps Bhayangkara enggan menerima laporan terhadap Presiden Jokowi dan Gubernur NTT.

"Saya enggak berani menyatakan ini ditolak, karena di saat saya meminta ketegasan apakah ini ditolak? Tidak ada jawaban ini ditolak."

"Intinya silakan bikin laporan secara resmi. Itu jawaban yang kami terima," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM GPI Fery Dermawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Minta AHY Terima Kenyataan KLB, Darmizal: Kalau Kalah Minggir, Jika Menang Upgrade Elektabilitas

Fery mempertanyakan maksud laporan secara resmi yang diminta Polri.

Padahal, kata dia, laporan yang didaftarkannya kali ini seharusnya telah melalui prosedur hukum yang tepat.

"Kalau ditanya tingkat kepuasan, jelas kami tidak puas dengan jawaban ini."

Baca juga: Dipecat Demokrat karena Dukung KLB, Ketua DPC Kabupaten Tegal Minta Uang Rp 500 Juta Dikembalikan

"Kami menunggu begitu lama di dalam, tapi saya dipanggil ke dalam ruangan."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved