Fraksi PSI DPRD DKI ‘Diserang’ dan Diminta Tak Cari Panggung soal Interpelasi Anies Soal Banjir DKI

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta ‘menyerang’ Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal penggunaan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Partai yang baru duduk di kursi DPRD DKI Jakarta itu diminta untuk tidak mencari panggung sosial dan tidak memperkeruh suasana.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, langkah yang dilakukan PSI sekadar cari panggung sosial.

Namun Taufik mempersilakan PSI karena itu merupakan hak mereka di DPRD DKI Jakarta.

“Itu hak PSI ya, saya kira kawan-kawan dewan sudah lebih dewasa menilai sesuatu. Ya itu mah cari panggung, nggak apa-apa,” kata Taufik di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (26/2/2021).

Taufik mengingatkan kepada PSI soal syarat mengajukan hak interpelasi, yaitu minimal diajukan oleh 15 orang dan lebih dari satu fraksi.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

“Saya kira teman-teman dewan nggak (kasih dukungan) dan mereka juga jauh lebih dewasa serta objektif,” ujar Taufik.

Baca juga: Pelayanan Asuransi ABDA Buruk, Tiga Tahun Ajukan Klaim Kerusakan, Kendaraan Tidak Kunjung Diperbaiki

Terpisah, Ketua Fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas meminta PSI agar tidak memperkeruh suasana dengan hak interpelasi, apalagi masa jabatan Anies tersisa 1,5 tahun lagi.

Selain itu, Hasbiallah meminta PSI agar memberi kesempatan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang baru, Yusmada Faizal untuk menangani dan menanggulangi banjir.

“Yusmada kan katanya orang yang mengerti, mudah-mudahan sesuai yang kita harapkan. Walaupun yang saya kenal pak Yusmada itu hanya teori, tapi kerjanya kurang,” ujarnya.

Baca juga: Langgar Hak Konsumen, YLKI Minta Otoritas Jasa Keuangan Tegur Buruknya Kinerja Asuransi ABDA

Dia meminta kepada Yusmada bekerja maksimal untuk menyelesaikan banjir.

Kata dia, bencana banjir di Jakarta bukanlah mutlak kesalahan Gubernur, tapi kelalaian dinas teknis yang tidak mampu mengkoordinasikan programnya di lapangan.

“Menurut saya Kepala Dinas SDA ini diganti (sebelumnya Juaini) karena penyerapan anggaran rendah. Padahal Gubernur sudah instruksikan berkali-kali sampai dikucurkan dana beberapa triliun waktu itu untuk menyelesaikan (pembebasan lahan) Sungai Ciliwung, nah ini tidak terselesaikan,” katanya.

“Jadi nggak akan (ikut interpelasi), dan kenapa kesalahan kepala dinas dibuang ke Gubernur. Ini kepala dinasnya yang harus serius, makanya pak Yusmada nanti jangan hanya teori tapi harus kerja maksimal gitu,” tambahnya.

Baca juga: Jadi Sorotan YLKI dan OJK, Asuransi ABDA Mendadak Kirim SPK Perbaikan Kendaraan