Jusuf Kalla: Buzzer Tidak Berargumentasi, Hantam Kromo Saja, Asal Berbeda dan Bikin Riuh

JK berpendapat, bila para buzzer menyampaikan argumentasi yang baik, tentu hasilnya akan baik bagi demokrasi.

Mata Najwa
Jusuf Kalla menilai kehadiran buzzer berdampak negatif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kehadiran buzzer berdampak negatif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Musababnya, banyak buzzer cenderung sekadar menyampaikan olok-olok atau fitnah yang bertujuan membunuh karakter seseorang.

"(Kehadiran buzzer apakah positif bagi demokrasi?) Ya pasti tidak."

Baca juga: DAFTAR Terbaru 44 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Dominan, Jakarta Ada 5

"Lebih banyak dia itu tidak berargumentasi, hantam kromo saja, mau fitnah, hantam pribadi, padahal bukan soalnya," ujar JK dalam tayangan Kompas TV bertajuk 'Ketika Jokowi Minta Dikritik,'" Rabu (17/2/2021).

JK berpendapat, bila para buzzer menyampaikan argumentasi yang baik, tentu hasilnya akan baik bagi demokrasi.

Namun yang terjadi, para buzzer justru asal membuat gaduh dan riuh ruang-ruang publik.

Baca juga: LIVE Streaming Misa Rabu Abu 2021 di Keuskupan Agung Jakarta, Tahun Ini Ditabur Tak Dioles

"Kalau berargumentasi dia (buzzer) dengan baik, bagus."

"Sekarang masalahnya asal berbeda, asal bikin riuh, tanpa argumentasi, kadang-kadang begitu," papar JK.

JK menjelaskan, aksi para buzzer membunuh karakter seseorang menggunakan fitnah atau bully yang dilontarkan melalui media sosial, membuat banyak orang jadi takut menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Baca juga: Pesan Gembala Prapaskah 2021 dari Uskup Agung Jakarta: Wabah Ini Bukan Hukuman Allah

"Belum apa-apa sudah di-bully oleh buzzer. Dimaki-maki segala macam lah. Kalau sama-sama mengkritik dan alasannya apa, itu tidak apa."

"Tapi ini (buzzer) tanpa alasan, langsung saja dimaki-maki seperti itu," tutur JK.

Kendati demikian, katanya, ada juga yang takut menyampaikan kritik karena takut dipenjara.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 15 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Papua Terbanyak, Disusul Nias dan Maluku Utara

Selain itu, lanjut JK, ada juga yang enggan mengkritik pemerintah karena takut tidak mendapat jatah kursi jabatan.

"Ada juga yang takut tiba-tiba seperti Nainggolan, masuk penjara."

"Atau ada juga karena itu, karena masalah-masalah lain, misal takut jabatannya hilang atau tidak diberikan kesempatan," beber JK.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved