Juru Bicara Jusuf Kalla: Bertanya Saja Membuat Gerah, Bagaimana Pula Kalau Dikritik?

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Husein Abdullah, juru bicara Jusuf Kalla (JK), menjelaskan maksud pernyataan mantan wakil presiden itu, yang mempertanyakan cara mengkritik pemerintah agar tidak ditangkap polisi.

Menurut Hussein, pernyataan JK tersebut tidak perlu dibuat gerah.

"Saya kira pertanyaan Pak JK tidak perlu membuat gerah."

Baca juga: Bela Din Syamsuddin, Jubir Prabowo: Setop Memecah Belah dengan Tuduh Pihak Kritis Sebagai Radikal

"Kalau bertanya saja membuat gerah, bagaimana pula kalau dikritik?" kata Hussein kepada wartawan, Senin (15/2/2021).

Sebaiknya, menurut Hussein, pernyataan JK tersebut ditanggapi secara konstruktif untuk perbaikan demokrasi.

Rakyat menyampaikan kritiknya secara baik dan benar, sementara pemerintah menerimanya sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Baca juga: Mahfud MD: Din Syamsuddin Kritis, Bukan Radikalis

"Atau fungsi check and balance berjalan," ujarnya.

Adapun menurut Hussein, dalam acara diskusi yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, JK hanya menyampaikan pandangan yang dilandaskan pada hasil survei Economist Intelligent Unit (EIU), di mana indeks demokrasi di Indonesia menurun.

"Pak JK pun menjelaskan akar masalahnya, di antaranya mahalnya biaya demokrasi di Indonesia."

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 14/2021, yang Menolak Divaksin Covid-19 Jaminan Sosialnya Bakal Dicabut

"Untuk menjadi anggota parlemen atau kepala daerah butuh biaya yang tinggi."

"Sesudah kontestasi berlangsung, seorang politisi perlu mengembalikan investasinya."

"Saat itulah terjadi penurunan kualitas demokrasi."

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 13 Februari 2021: Pasien Baru Tambah 8.844 Orang, 11.919 Sembuh

"Ketika kualitas demokrasi menurun, terjadilah korupsi, kata Pak JK," jelasnya.

Pemerintah, menurut Hussein, meminta masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Oleh karena itu, JK menanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?

Baca juga: Helena Lim Divaksin Covid-19, Wagub DKI: Ditulis Sebagai Karyawan Apotek Sehingga Dianggap Berhak