Breaking News:

Vaksinasi Covid19

Jokowi Teken Perpres 14/2021, yang Menolak Divaksin Covid-19 Jaminan Sosialnya Bakal Dicabut

Bagi masyarakat yang menolak divaksin, padahal sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin, akan mendapatkan sanksi administratif.

Editor: Yaspen Martinus
Biro Pers/Setpres
Presiden Jokowi meneken Perpres 14/2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021, tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Perpres tersebut merupakan perubahan atau revisi dari Perpres 99/2020.

Dalam Perpres yang diteken pada 9 Februari 2021 tersebut, terdapat pasal yang mengatur kewajiban vaksinasi bagi masyarakat yang telah ditetapkan menerima vaksin.

Baca juga: Ahok Lebih Pilih Punya Nama Baik Ketimbang Disebut Legenda Politik

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19, dapat dikenakan sanksi administratif," begitu bunyi Pasal 13A ayat (4), dikutip Tribunnews dari Perpres tersebut, Sabtu (13/2/2021).

Bagi masyarakat yang menolak divaksin, padahal sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin, akan mendapatkan sanksi administratif.

Di antaranya, berupa penundaan penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

Baca juga: Lewati Arus Deras, KITA Salurkan Bantuan Kebutuhan Pokok dan Obat-obatan untuk Korban Banjir Subang

Juga, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.

"Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya," bunyi pasal 13A ayat 5.

Selain sanksi administratif, masyarakat yang menolak vaksinasi, bahkan hingga menyebabkan terhalangnya program penanggulangan Covid-19, juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Wabah Penyakit Menular.

Baca juga: PKB Lirik Raffi Ahmad-Agnes Monica di Pilgub DKI 2024, Dianggap Punya Empati Kuat pada Nasib Rakyat

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2)."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved