Berita Jakarta
Irjen Fadil Imran bersama Kiai Said Aqil Siradj Resmikan 'Dai Kamtibmas', Apa Saja Tugasnya?
Said Aqil Siradj mengatakan para Da'i Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro yang dilantik ini terdiri dari para penceremah agama Islam
Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Feryanto Hadi
lihat foto
"Jadi hukumnya wajib untuk mengajak NU untuk bekerja sama. Jadi, silakan untuk kemudian berkoordinasi dengan Kapolsek dan Kapolres yang ada di wilayah," tutur Listyo Sigit.
"Karena saya yakin ada banyak program yang bisa dikerjasamakan berkaitan dengan pemeliharaan Kamtibmas."
Bahkan, Listyo sempat berceloteh jajarannya yang menolak untuk bertemu dengan Kiai NU bisa dilaporkan ke Propam Polri.
"Nanti kalau ada yang tau mau, di sini ada Pak Kadiv Propam. Tinggal dilaporkan. Jadi kalau masyarakat senang, malah polisi takut sama Kadiv Propam," kata Listyo.
Tantangan 100 Hari Kerja
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditantang bisa melakukan perubahan pada 100 hari pertama kerja.
Di mana pada 100 hari kerja pertama diharapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa menyusun agenda kerja yang berorientasi pada menaikkan citra Polri di mata masyarakat.
Salah satunya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus bisa mengusut dugaan kasus korupsi pada oknum polisi.
Hal tersebut diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Sebab, menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, selama ini kepolisian selalu terjerembab pada peringkat bawah dalam survei-survei kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
"Dalam konteks menyokong agenda pemberantasan korupsi, ICW mendesak beberapa hal yang harus dilakukan oleh Kapolri," kata Kurnia melalui keterangannya, Rabu (27/1/2021) dikutip dari Tribunnews.
"Pertama, dalam seratus hari ke depan, Kapolri harus berani untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum di internal kepolisian," tambahnya.
Hal ini, kata Kurnia, dapat dilakukan dengan menginisiasi pembentukan tim satuan tugas khusus yang kedudukannya di bawah pengawasan langsung dari Kapolri.
"Hal ini penting dilakukan untuk memastikan integritas jajaran Kepolisian itu sendiri," katanya.
Selain itu, ujar Kurnia, tim ini juga dapat berkoordinasi dengan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat dua hal.
