Karena Alasan Ini, Neta S Pane Pesimis Kapolri Baru Bisa Penuhi Janji-janjinya

"Ke depan khusus pelayanan yang terkait dengan hal-hal yang memang kita kelola seperti SIM, STNK, dan SKCK dan juga pelayanan surat tilang."

"Kami akan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor polisi, itu harus masuk ke aplikasi saja," beber Listyo.

Listyo menyampaikan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) hingg Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk membantu sistem pengiriman produknya.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 20 Januari 2021: Pasien Baru Tambah 12.568 Jadi 939.948 Orang

"Nanti kalau perlu delivery system itu bagaimana produknya itu bisa dikirim ke masyarakat."

"Tentunya nanti bekerja sama kementerian lembaga lain dengan BUMN lain, seperti PT Pos," ungkapnya.

Ia menambahkan, nantinya tarif tersebut dapat dimasukkan langsung ke kas negara.

Baca juga: Heboh Tanda SOS di Pulau Laki Dekal Lokasi Jatuhnya SJ 182, Polisi Minta Google Berikan Penjelasan

Atas dasar itu, pelayanan secara daring ini pun meminimalisir adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh jajaran Polri.

"Itu bisa dimasukkan ke tarif resmi masuk ke negara."

"Tapi bagaimana pelayanan ini lebih baik, lebih mudah, masyarakat tidak perlu repot-repot ke kantor polisi," urainya. (Reza Deni)