Breaking News:

Berita Jakarta

Massa Gelar Aksi di Kantor Kanwilkumham DKI Jakarta Soroti Dugaan Napi Terlibat Bisnis Narkotika

Demonstran menyoroti kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta dalam penanganan peredaran narkoba di Rutan dan Lapas

Editor: Feryanto Hadi
istimewa
Massa yang tergabung dalam Gerakan Perjuangan Pemuda Islam Indonesia berunjuk rasa depan Kanwilkumham DKI Jakarta pada Senin (25/1/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, KRAMAT JATI - Massa yang tergabung dalam Gerakan Perjuangan Pemuda Islam Indonesia berunjuk rasa depan Kanwilkumham DKI Jakarta pada Senin (25/1/2021).

Mereka menyoroti kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta, Liberty Sitinjak, dalam penanganan peredaran narkoba di Rutan dan Lapas.

Sebelumnya, polisi berhasil mengungkap kasus penyalahgunan narkotika yang melibatkan narapidana Lapas Cipinang, Lapas Salemba, dan Rutan Cipinang.

Koordinator Aksi Ahmad Akbar mengatakan hasil pengungkapan kasus tersebut menunujukkan lemahnya pengawasan di Rutan dan Lapas Jakarta.

Baca juga: Masih Terjadi Masalah di Lapas dan Rutan, Supriyansyah Dukung Yasonna Laoly Ganti Kakanwilkumham DKI

"Napi bisa berbisnis narkoba dari narkoba ini kan pasti karena adanya bantuan dari petugas, kalau tidak bagaimana bisa masuk handphone ke sana?" kata Ahmad di Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (25/1/2021).

Dia mencontohkan kasus sabu cair dalam bola mainan yang didalangi napi Lapas Cipinang hasil ungkap Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada Februari 2020 lalu.

Kemudian, massa juga menyoroti kasus kamar VVIP di satu RS yang dijadikan pabrik ekstasi oleh napi Rutan Salemba pada Agustus 2020 lalu hasil ungkap kasus Polres Jakarta Pusat.

Baca juga: Masih Ada Napi Terlibat Jaringan Narkotika, Trubus Minta Yasonna Evaluasi Kinerja Kakanwilkumham DKI

Teranyar kasus 10 kilogram sabu dalam tangki mobil yang didalangi napi Lapas Cipinang hasil ungkap kasus Polres Jakarta Pusat pada awal 2021 ini.

"Lalu kasus-kasus lain, ini menunjukkan keloyoan penegakan hukum di Rutan dan Lapas. Artinya Kanwilkumham DKI Jakarta tidak bisa mengelola Rutan dan Lapas di wilayahnya," ujarnya.

Dalam tuntutannya Ahmad juga menyoroti kasus apotek narkoba di Rutan Cipinang yang terungkap lewat hasil investigasi satu TV Swasta pada akhir 2020 lalu.

Baca juga: Aksi Kemanusiaan Banser dan FPI di Lokasi Bencana, Sebrangi Laut hingga Terjang Bukit Berlumpur

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved