Vaksinasi Covid19
Dipindahkan ke Komisi VII DPR, Ribka Tjiptaning Disambut Pantun Tifatul Sembiring
Ribka dirotasi oleh fraksinya dari Komisi IX ke Komisi VII, setelah menolak divaksin Covid-19.
lihat foto
Ribka lalu membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.
Baca juga: Jokowi Lebih dari 5 Kali Telepon Menhub Tanyakan Perkembangan Kecelakaan SJ182, Ini Instruksinya
Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.
"Ini pengalaman saya Saudara Menteri (Budi Gunadi Sadikin), vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi."
"Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."
Baca juga: DAFTAR Harta Kekayaan 5 Jenderal Calon Kapolri, Komjen Arief Sulistyanto Paling Tajir
"Masuk di Indonesia dengan Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi."
"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini."
"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, enggak boleh maksa gitu," ucapnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Kotak Hitam Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan
Ribka juga menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.
Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.
Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.
Baca juga: DAFTAR Terbaru 70 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Dominan, Jakarta Ada 4
"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana?"
"Wong ada 5 macam, ada yang harga Rp 584 ribu, ada yang Rp 292 ribu, ada yang Rp 116 ribu, ada yang Rp 540 ribu sampai Rp 1.080.400, ada Rp 2.100.000."
"Pasti yang murah untuk orang miskin."
Baca juga: DAFTAR Terbaru 14 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Mayoritas di Papua, Ada Juga Nias dan Maluku
"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada Covid ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin."
"Karena sekarang bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai, habis obat ini kan Menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, habis ini stunting, udah tau deh, udah dipola kesehatannya."
"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh," tegasnya. (Vincentius Jyestha)
