Tahun Depan Pemerintah Turunkan Anggaran Bansos Covid-19 Jadi Rp 110,2 Triliun

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, pemerintah menyiapkan kebijakan di sisi permintaan, dengan mendorong daya beli masyarakat.

Satu di antara kebijakan itu adalah tetap menggulirkan program bantuan sosial (bansos).

"Memang akan ada sedikit penyesuaian besarannya."

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Saya Taat Hukum, Dipanggil Komnas HAM Datang, Tak Pakai Diantar Banyak Orang

"Kalau kita lihat di program perlindungan sosial ini di tahun 2020 alokasi budget-nya Rp 203,9 triliun."

"Sementara di 2021, kita rencanakan akan mulai kita kurangi ke Rp 110,2 triliun."

"Pasti dengan beberapa penyesuaian di dalam alokasi per programnya," ujarnya dalam webinar, Senin (14/12/2020).

Baca juga: 76 Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Diisolasi di Hotel Ibis Cikarang, Ada Warga dan Klaster Industri

Susi menjelaskan, secara keseluruhan alokasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga menurun, dari Rp 695 triliun pada tahun ini, menjadi Rp 372 triliun di 2021.

"Memang akan ada beberapa pengurangan seiring dengan sudah kita anggap mulai akan ada penyelesaian beberapa kasus pandemi."

"Lalu, mulai berkurangnya pembatasan sosial dan sebagainya," katanya.

Baca juga: Ada Foto Dolar di Laptop Suami Pinangki, Berasal dari Ponsel, Dipotret pada 26 November 2019

Karena itu, dia menambahkan, pemerintah juga optimis dengan beberapa kebijakan pembiayaan untuk kegiatan program kerja, maupun mendorong beberapa sektor ekonomi.

"Kita siapkan semuanya dengan posisi anggaran kita yang strukturnya sudah disepakati di APBN 2021, yakni defisitnya kira-kira 5,5 persen."

"Terkendali dan saya pikir strukturnya baik, besaran belanja maupun pendapatan negara akan ada pemulihan yang cukup signifikan dibanding tahun 2020," papar Susi.

Baca juga: Juliari Batubara Tunjuk Langsung Rekanan Penyedia Sembako Bansos, Ternyata Memang Dibolehkan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian negara.

Namun, ekonomi Indonesia dinilai telah melewati titik nadir terendahnya, setelah pada kuartal III 2020 sudah berada dalam tren positif.

"Perekonomian kuartal III dengan terkontraksi sebesar 3,49 persen year on year."

Baca juga: Rampung Dibangun, RS Ukrida Tampung Pasien Covid-19, di Masa Normal untuk Warga Menengah ke Bawah

"Ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi 5,05 persen dari kuartal II ke kuartal III."

"Dan ini kita di atas negara lain seperti Jerman, Korea Selatan, Singapura, Filipina, Spanyol, yang kontraksinya lebih dari 4 persen," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar, Senin (14/12/2020).

Airlangga menjelaskan, perbaikan tentunya dilakukan dengan memperkuat pemulihan ekonomi dari sisi permintaan domestik.

Baca juga: Ini Makna Vaksin Covid-19 Mandiri, Bisa Bayar Sendiri Atau Ditanggung Perusahaan

Selain itu, didorong meningkatnya keyakinan konsumen hingga memicu aktivitas produksi nasional, dan adanya sektor-sektor yang mampu bertahan, yakni pertanian, jasa pendidikan informasi, serta komunikasi.

Kemudian, ada sektor kesehatan, kegiatan sosial, dan sektor pertanian berhasil bertahan dengan pertumbuhan positif di kuartal III.

Sementara, sektor manufaktur domestik juga sudah meningkat ke level ekspansi, didorong dengan utilisasi yang meningkat dan Purchasing Manager Indeks (PMI) Indonesia juga telah mencapai angka 50,6.

"Kondisi ini mengindikasikan adanya optimisme pelaku sektor bisnis terhadap kondisi perekonomian ke depan," beber Airlangga.

Tak Lagi Sembako

Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy mengatakan, pada 2021, bantuan sosial untuk kawasan Jabodetabek bakal disalurkan dengan skema Bantuan Sosial Tunai (BST).

Terkait penyaluran di Jakarta, Muhadjir mengatakan pihaknya saat ini masih membicarakan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait teknis penyaluran BST ini.

"Untuk khusus Jabodetabek. Bodetabek menggunakan skema BST."

Baca juga: Penyelidikan Penembakan 6 Anggota FPI, Komnas HAM Temukan Barang yang Bisa Dilihat dan Dipegang

"Sedangkan untuk DKI Jakarta menggunakan BST juga, tapi untuk teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI," ujar Muhadjir di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat (14/12/2020).

Pemerintah dengan Pemprov DKI Jakarta akan membahas sistem zonasi, mekanisme penyaluran, hingga pihak penerima BST.

Penerimaan BST bakal dibagi dua antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 14 Desember 2020: Tambah 5.489, Pasien Positif Jadi 623.309 Orang

Saat ini, Kementerian Keuangan juga masih melakukan penghitungan mengenai besaran BST yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Muhadjir berharap besaran bantuan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta tidak akan berbeda.

"Untuk DKI Jakarta khusus, masih ada pembicaraan dulu dengan Pemprov DKI, besarannya, kemudian cara penyalurannya.

Baca juga: Ini Alasan Polisi Tak Borgol 4 Anggota FPI yang Akhirnya Ditembak Mati karena Melawan

"Termasuk zonanya siapa yang nanti menerima dari bantuan DKI, siapa yang menerima dari bantuan pusat," tutur Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, perubahan skema bantuan menjadi BST telah direncanakan sebelumnya.

Perubahan skema ini tidak terkait dengan kasus korupsi bansos yang menjerat Mensos sebelumnya, Juliari Batubara.

Baca juga: Pemerintah Berniat Naikkan Target Vaksinasi Covid-19, dari 107 Juta Jadi 182 Juta Warga Indonesia

"Memang rencana ada perubahan, karena dulu sebetulnya kenapa sembako adalah untuk mengantisipasi Lebaran."

"Agar masyarakat bisa langsung mendapatkan bahan makanan yang bisa digunakan untuk Lebaran," jelas Muhadjir.

Mantan Mendikbud ini mengatakan, saat itu bantuan diberikan dalam bentuk sembako, adalah juga untuk mencegah uang yang didapatkan digunakan untuk mudik.

Baca juga: Dianggap Tak Konsisten, Fraksi PSI Ditinggalkan Anggota DPRD DKI Saat Sampaikan Pandangan Umum

Padahal, menurut Muhadjir, penyaluran bansos tersebut ditujukan untuk menggairahkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Jangan sampai uangnya digunakan untuk mudik."

"Karena itu kemudian yang tak kalah penting adalah sebenernya untuk menggairahkan usaha sektor kecil dan mikro, ultra mikro itu," beber Muhadjir. (Yanuar Riezqi Yovanda)