PSI Desak Ketua DPRD DKI Buka Anggaran RKT 2020 untuk Publik Supaya Lebih Transparan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi diminta untuk mengumumkan rencana kerja tahunan atau RKT 2021 secara transparan kepada publik.

Adapun rancangan RKT sempat menuai polemik, karena nilainya sangat tinggi untuk 106 anggota dewan sebesar Rp 8,3 juta per tahun setiap anggota.

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo soal anggaran RKT yang telah direvisi, dan pendapatan dewan tidak berubah dalam anggaran pendapatan dan belaja daerah (APBD) 2021.

“Ini sesuai dengan tuntutan rakyat,” kata Michael berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Michael Victor: Nasib Anggaran RKT Ada di Tangan Pak Anies

Meski demikian, Michael mendesak agar data rincian anggaran RKT segera dibuka secara transparan kepada publik agar rakyat bisa melihat secara jelas.

Kata dia, rakyat Jakarta berhak mengetahui apakah yang kembali ke besaran tahun 2020 itu hanya tunjangan atau termasuk anggaran kegiatan.

“Jangan-jangan nilai tunjangan berkurang, tapi anggaran kegiatan malah bertambah signifikan, sehingga nilai total anggaran RKT tidak banyak berubah dari yang tertera di draft. Jika benar seperti itu, maka PSI dengan tegas menolak,” ujar Michael.

Pada kesempatan yang sama, Michael juga mengklarifikasi pernyataan Prasetyo bahwa PSI melakukan kebohongan publik dengan mengungkap kenaikan RKT ke publik.

Di tingkat Fraksi PSI disebut menyetujui, sementara di DPW PSI menolak.

“PSI menyampaikan keberatan PSI akan kenaikan RKT secara resmi di Pandangan Umum Fraksi di Rapat Paripurna DPRD, suatu forum DPRD yang konstitusional dan sah. Rapat terbuka untuk umum termasuk media dan bisa disaksikan publik,” jelas Michael.

Menurutnya, banyak pernyataan dari para anggota DPRD dari berbagai partai politik yang mengakui adanya draf kenaikan RKT seperti yang telah beredar luas di media.

Baca juga: Dianggap Tak Konsisten Soal Kenaikan RKT DPRD Senilai Rp 888 Miliar, Fraksi PSI DKI Jakarta Berkilah

Bahkan, sebagian pihak termasuk Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengklaim bahwa draf yang dimaksud tersebut sudah disetujui.

“Jadi draft kenaikan RKT itu ada. Bukan kebohongan publik. Kalau toh sekarang direvisi ini tentu kemenangan rakyat. Faktanya, banyak sekali pihak sudah mengakui draft tersebut, dan bahkan ada klaim draft itu sudah disetujui, artinya draft itu memang ada. Kalau tidak ada ya dari awal pasti langsung dibantah, kenyataannya diakui oleh banyak orang,” ungkap Michael.

“Tapi kami tidak ingin bahas yang sudah lalu, sekarang kami fokus mengajak publik mengawal transparansi dari APBD yang baru saja diketok. Kami minta rincian hingga level komponen, termasuk isi RKT yang sudah final, agar dibuka ke publik,” lanjut Michael.

TONTON JUGA

Tolak rancangan

Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyoroti, soal RKT anggota dewan sebesar Rp 888.681.846.000 untuk 106 anggota pada tahun 2021.

DPW PSI kemudian menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksinya untuk menolak rancangan tersebut.

Baca juga: Komnas HAM Terjunkan Tim Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM, Fadli Zon Duga 6 Anggota FPI Dibantai

Sebab artinya, anggaran yang diajukan untuk satu anggota dewan mencapai Rp 8.383.791.000 di tahun 2021.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi.

Apalagi banyak masyarakat Jakarta yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

“Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” kata Michael berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (1/12/2020). 

PSI Tolak RKT Rp 888 miliar, Fraksi Golkar DPRD DKI: Seolah Menolak agar dapat Simpati Masyarakat

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyesalkan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berkoar seolah menolak rencana kerja tahunan (RKT) dewan Rp 8 miliar per anggota atau Rp 888 miliar untuk 106 anggota di tahun 2021.

Partai berlambang Pohon Beringin itu menyebut, PSI sebetulnya mendukung nilai tersebut berdasarkan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar bersama di DPRD DKI beberapa waktu lalu.

Baca juga: Akankah Habib Rizieq Hadir dalam Pemeriksaan Polisi 1 Desember Nanti? ini Kata FPI

Baca juga: Diisukan akan Menjabat Menteri KKP, Fadli Zon: Sebaiknya Seorang Profesional Tidak Harus dari Parpol

Baca juga: Tiket Kereta Api Natal dan Tahun Baru sudah dapat Dipesan, ini Daftar 43 Keretanya

“Menurut saya PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan RKT,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco pada Selasa (1/12/2020).

“Tapi di ujung mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyarakat. Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya. Tidak beretika, apalagi info dan data yang mereka sajikan kepada publik juga salah serta provokatif demi mencari sensasi sesaat,” lanjut Baco.

Dalam kesempatan itu, Baco menegaskan bahwa gaji anggota dewan tidak naik.

Justru yang naik itu beberapa item tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan serta aturannya.

Selain itu, usulan tersebut sebenarnya telah diajukan sejak dua tahun lalu, tapi baru bisa diakomodasi dalam rancangan APBD 2021.

Usulan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Usul yang diajukan misalnya untuk gaji dan tunjangan dari Rp 129 juta menjadi Rp 173,2 juta per bulan yang belum termasuk potongan pajak.

Usulan tersebut juga masih bisa berubah karena dewan masih melakukan pembahasan.

“Take home pay yang saya terima sekarang juga tidak sampai Rp 129 juta. Cuma Rp 98 juta. Jadi tidak bisa seenaknya kami naikan. Tunjangan yang selama ini belum ada penyesuaiannya itu yang kami naikkan,” ungkap Baco.

Menurutnya, yang tambahan alokasi diperbanyak pada kegiatan dewan yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Bahkan dananya dikelola Sekretariat DPRD bukan anggota dewan.

“Kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja yang kami perbanyak agar bisa ketemu konstituen dan bisa menyerap aspirasi. Karena DPRD DKI tidak punya pokok-pokok pikiran (pokir) yang bisa dipakai untuk mengabdi ke daerah pemilihan masing-masing,” jelas Baco yang juga menjadi anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Hal ini disebabkan, kata Baco, pokir dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi seperti beberapa tahun silam.

Sedangkan pokir alat satu-satunya yang dimiliki dewan untuk bisa mengabdi kepada dapil masing-masing.

Karena itu dewan membuat kegiatannya yang lebih banyak dengan masyarakat supaya tugas dewan dalam menyerap aspirasi bisa terlaksana dengan baik.

Selain itu, dananya juga jauh lebih sedikit daripada nilai pokir.

“Jadi jangan salah sangka dulu. Niat dewan baik dan mulia, mau lurus dan benar dalam urusan tunjangan dan Kegiatan. Jangan dipelintir untuk kepentingan pribadi sesaat dan cari sensasi,” ketus Baco.

Di sisi lain, ujar dia, fasilitas dan tunjangan  Eksekutif dan Legislatif juga sangat timpang. Dewan tengah menyesuaikan walau tidak sama dengan eksekutif, setidaknya tak terlalu jauh.

Baca juga: Isi Surat Pemanggilan Habib Rizieq dan Menantunya, akan Diperiksa di Polda Metro Jaya 1 Desember

Baca juga: Kisah Andhiko, Positif Covid-19 Bersama dengan Istri dan Anak-anaknya, Dirawat di RLC Kota Tangsel

Baca juga: Viral Video Polisi Kejar-kejaran dengan Geng Motor yang Bawa Celurit, hingga Pelaku Ditabrak Jatuh

“Jadi masih tahap wajar apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman dewan. Dan yang tidak wajar adalah yang dilakukan PSI, menipu publik dan melecehkan institusi DPRD,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang Hukum dan Pemerintahan Mujiyono, mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf.

DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

“Itu masih draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat,” ujar Mujiyono.

Menurutnya, semua rencana tersebut belum tentu langsung disetujui. Sebab bakal dikaji kembali oleh, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dokumen ini sifatnya adalah keinginan, proposal, bukan lalu diterjemahkan benar-benar dan ini disepakati. Kalau posisinya forkes masih mentah, RAPDB belum selesai, nantin ada evaluasi DDN (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), begitu lihat Depdagri lihat ini nggak layak, ditolak mereka,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 888.861.846.000 sulit terealisasi. Soalnya, pagu anggaran untuk DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 580 miliar.

"Kaliin saja 106 (anggota DPRD DKI) berapa itu (Rp 888 miliar), nah, pagunya saja Rp 580 miliar,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksinya.

Yaitu untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp 888.681.846.000 untuk 106 anggota pada tahun 2021.

Artinya anggaran yang diajukan untuk satu anggota dewan mencapai Rp 8.383.791.000 di tahun 2021.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi.

Apalagi banyak masyarakat Jakarta yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

“Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” kata Michael berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (1/12/2020). (faf)