Michael Victor: Nasib Anggaran RKT Ada di Tangan Pak Anies
Pandemi Covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
lihat foto
WARTAKOTALIVVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk membatalkan usulan nilai rencana kerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 888 miliar tahun 2021 mendatang. Hal itu dikatakan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar berdasarkan keterangan yang diterima pada Jumat (4/12/2020).
“PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020. Pandemi Covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Pak Anies memotong gaji PNS sebesar 50 persen,” kata Michael.
“Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini,” lanjutnya.
Michael menjelaskan, polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat DPRD marah dengan coretan 'Pemahaman Nenek Lu!' untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 8,8 triliun.
Baca juga: Diperkirakan Ada 5 Macan Tutul Jawa di Gunung Ciremai, 1 Individu Berhasil Direkam Camera Trap
Baca juga: Elektabilitas Pradi-Afifah di Pilkada Depok Meningkat Tajam Capai 60 Persen
Pada akhir 2015, lagi-lagi Ahok bikin DPRD kesal karena menolak anggaran perjalanan dinas Rp 2 juta per orang. “Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI. Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies. Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak,” ucap Michael.
"Jika memang untuk membela kepentingan rakyat Jakarta, maka seharusnya seorang Gubernur tidak ada keraguan lagi dan rakyat pasti akan mendukung. Jangan sampai urusan RKT ini Pak Anies cuci tangan,” tutup Michael.
Seperti diketahui, Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyesalkan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berkoar seolah menolak rencana kerja tahunan (RKT) dewan Rp 8 miliar per anggota atau Rp 888 miliar untuk 106 anggota di tahun 2021. Partai berlambang Pohon Beringin itu menyebut, PSI sebetulnya mendukung nilai tersebut berdasarkan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar bersama di DPRD DKI beberapa waktu lalu.
“Menurut saya PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan RKT,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco pada Selasa (1/12/2020).
“Tapi di ujung mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyrakat. Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya. Tidak beretika, apalagi info dan data yang mereka sajikan kepada publik juga salah serta provokatif demi mencari sensasi sesaat,” lanjut Baco.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, dalam setiap rapat Pansus dan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) terkait penyusunan rencana kerja tahun 2021, perwakilan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Pansus dan menyetujui seluruh pembahasan.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi,” ujar Taufik berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (1/12/2020).
Sedangkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang Hukum dan Pemerintahan Mujiyono, mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf. DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Baca juga: Didukung Kemensos RI, Sanggar Margasari Tampilkan Pertunjukan Kesenian Betawi
Baca juga: Terbaru! Aktivitas Macan Tutul Jawa Terekam Camera Trap di Gunung Ciremai
“Itu masih draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat,” ujar Mujiyono.
Menurutnya, semua rencana tersebut belum tentu langsung disetujui. Sebab bakal dikaji kembali oleh, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Dokumen ini sifatnya adalah keinginan, proposal, bukan lalu diterjemahkan benar-benar dan ini disepakati. Kalau posisinya forkes masih mentah, RAPDB belum selesai, nantin ada evaluasi DDN (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), begitu lihat Depdagri lihat ini nggak layak, ditolak mereka,” jelasnya.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp 888.861.846.000 sulit terealisasi. Soalnya, pagu anggaran untuk DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 580 miliar.
"Kaliin saja 106 (anggota DPRD DKI) berapa itu (Rp 888 miliar), nah, pagunya saja Rp 580 miliar,” ungkapnya. (faf)
