PSI Minta Menhub Tolak Usulan DKI soal Rute Baru LRT, Mengapa?

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menolak usulan Pemprov DKI Jakarta soal rute baru kereta LRT Jakarta.

Semula rute LRT Jakarta akan dibangun di Velodrome-Manggarai, namun DKI menggantinya dengan Velodrome-Klender.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat perubahan rute LRT Jakarta itu kepada Menhub pada 17 September 2020 lalu.

Baca juga: LRT Jabodebek, Kementerian Perhubungan: Progres Pembangunan Sudah Mendekati 80 Persen

Jika nanti Kemenhub menerima usulan LRT Velodrome-Klender, itu berarti setuju dengan penghapusan LRT Velodrome-Manggarai.

"Perlu diingat bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan LRT Velodrome-Manggarai sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Jadi, seharusnya Kemenhub bersikap tegas menolak usulan rute LRT Velodrome-Klender, lalu mendorong Pemprov DKI untuk segera mengerjakan LRT Velodrome-Manggarai," kata Eneng Malianasari yang juga menjadi aggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pada Senin (7/12/2020).

Eneng menjelaskan, LRT Velodrome-Manggarai sangat dibutuhkan warga Jakarta.

Baca juga: Pembongkaran 2 Jembatan Overpass Jatimulya, Pemkab Bekasi Minta LRT Carikan Solusi Alternatif

Rute ini rencananya akan diteruskan ke Dukuh Atas, sehingga terintegrasi dengan angkutan lain.

Angkutan umum itu diantaranya MRT Jakarta, KRL Commuterline, LRT Jabodebek Adhi Karya, dan Kereta Api Bandara.

Sementara itu, menurut kajian PT Jakarta Propertindo (Jakpro), jumlah penumpang di jalur ini mencapai 136.200 orang per hari.

Baca juga: Mulai Besok, LRT Jakarta Sosialisasikan Kebijakan Wajib Pakai Masker kepada Calon Penumpang

Jika rute ini dihapus, jelas Eneng, Pemprov DKI bisa kehilangan potensi pendapatan Rp 248 miliar per tahun, dengan asumsi harga tiket Rp 5.000 per penumpang.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Sutarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), kata dia, penyelesaian konstruksi proyek PSN ditargetkan paling lambat di kuartal ketiga tahun 2024.

Di sisi lain, tidak ada aktivitas pembangunan proyek LRT Jakarta selama tiga tahun dari 2018 hingga 2020 karena DKI tidak memberikan alokasi anggaran.

Baca juga: Tampung Aspirasi Warga Tolak Pembongkaran Jembatan, Pemkab Bekasi Minta LRT Cari Solusi Alternatif

"Tahun 2024 itu tidak lama lagi. Sekarang adalah saatnya pemerintah bekerja melaksanakan pembangunan LRT Velodrome-Manggarai yang telah ditetapkan Presiden Jokowi, bukan malah buang-buang waktu melakukan kajian rute baru," ujar Eneng.

Namun di sisi lain, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim bahwa rencana ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Perhubungan yang akan menjadikan Stasiun Manggarai sebagai hub kereta api jarak jauh.

Pernyataan Dishub tersebut, kata dia, seolah-olah menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan adalah pihak yang menyebabkan dihapusnya rute Velodrome-Dukuh Atas.

Baca juga: LOWONGAN KERJA PT LRT Jakarta, Berikut Ini Persyaratan yang Harus Dipenuhi Hingga Alamat Email Resmi

"Padahal di Perpres Nomor 109 tahun 2020 yang ditetapkan 17 November 2020 masih terdapat rute LRT ini. Artinya, pemerintah pusat tidak pernah berniat menghapus," jelas Eneng berdasarkan keterangan yang diterima.

Menurutnya, proyek LRT Jakarta dikerjakan oleh PT Jakpro sesuai surat penugasan di Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 154 tahun 2017.

Sebelumnya, proyek ini telah dituangkan di dalam Perpres Nomor 99 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Lift Stasiun LRT Kini Dilengkapi Foot Switch

"Pada pasal 2 ayat 2 Perpres 99 tahun 2015, disebutkan bahwa lintas pelayanan LRT Jakarta diintegrasikan dengan LRT Jabodebek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Integrasi tersebut terjadi di Dukuh Atas. Perpindahan penumpang dari LRT Jakarta ke LRT Adhi Karya terjadi di Dukuh Atas. Jadi, aneh kalau pihak Dinas Perhubungan malah menghapus LRT Velodrome-Dukuh Atas," ungkapnya.

Eneng menjelaskan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun LRT Velodrome-Manggarai sekitar Rp 5 triliun.

Namun, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai di Rancangan APBD tahun 2021.

Baca juga: PENUMPANG Tanpa Masker Bakal Dilarang Naik Transjakarta, LRT, dan MRT

Bahkan, di APBD 2018 hingga 2020 juga tidak ada alokasi anggarannya.  LRT Velodrome-Manggarai ditargetkan beroperasi tahun 2024, jadi seharusnya sekarang sudah mulai konstruksi.

"PT Jakpro sebagai pelaksana sudah siap dengan dokumen perencanaan yang detail dan SDM yang mumpuni, tapi Pemprov DKI tidak mau memberikan anggaran. Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perhubungan perlu segera turun tangan untuk memastikan Pemprov DKI mengalokasikan anggaran yang cukup di APBD 2021," ucap Eneng.

Eneng memahami, bahwa pendapatan daerah berkurang akibat pandemi Covid-19. Di APBD-P 2020, anggaran Pemprov DKI berkurang dari Rp 87,95 triliun menjadi Rp 63,23 triliun.

Baca juga: Warga Jatimulya, Kabupaten Bekasi Tolak Pembongkaran Dua Jembatan untuk Pembangunan Depo LRT

"Seandainya Pemprov DKI kekurangan anggaran, maka bisa dibicarakan bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Misalnya dibiayai melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), obligasi daerah, atau pinjaman bank. Pada intinya, pemerintah pusat tidak boleh tutup mata dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini," ujar Eneng.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo membeberkan, alasan dipindahkannya trase Velodrome-Manggarai menjadi Velodrome-Klender karena dikhawatirkan bisa mengganggu rencana pembangunan jalur kereta api di Jakarta.

"Tentu (usulan) jaringan perkeretaapian di Jakarta juga harus menyesuaikan dengan rencana induk perkeretaapian nasional," kata Syafrin.

Baca juga: Pemkot DKI Sosialisasikan Wajib Menggunakan Masker di Transjakarta, LRT, dan MRT Mulai Senin Ini

"Kami juga di Jakarta menyesuaikan untuk rute Velodrome-Manggarai semula itu disesuaikan (Velodrome) ke arah timur Klender masuk ke Cawang," lanjut dia.

Menurutnya, perubahan rute tersebut sudah disesuaikan dengan kajian Kemenhub terkait Stasiun Manggarai yang akan dijadikan stasiun hub antar kota antar provinsi, sehingga pembangunan rute Velodrome-Manggarai dihapus.

"Begitu kami selaraskan dengan Kemenhub, ada rencana Kemenhub untuk menjadikan stasiun Manggarai menjadi hub antar kota antar provinsi, jadi kami yang harus menyesuaikan," jelasnya.