PSI Minta Menhub Tolak Usulan DKI soal Rute Baru LRT, Mengapa?
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menolak usulan Pemprov DKI soal rute baru LRT.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menolak usulan Pemprov DKI Jakarta soal rute baru kereta LRT Jakarta.
Semula rute LRT Jakarta akan dibangun di Velodrome-Manggarai, namun DKI menggantinya dengan Velodrome-Klender.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat perubahan rute LRT Jakarta itu kepada Menhub pada 17 September 2020 lalu.
Baca juga: LRT Jabodebek, Kementerian Perhubungan: Progres Pembangunan Sudah Mendekati 80 Persen
Jika nanti Kemenhub menerima usulan LRT Velodrome-Klender, itu berarti setuju dengan penghapusan LRT Velodrome-Manggarai.
"Perlu diingat bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan LRT Velodrome-Manggarai sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Jadi, seharusnya Kemenhub bersikap tegas menolak usulan rute LRT Velodrome-Klender, lalu mendorong Pemprov DKI untuk segera mengerjakan LRT Velodrome-Manggarai," kata Eneng Malianasari yang juga menjadi aggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pada Senin (7/12/2020).
Eneng menjelaskan, LRT Velodrome-Manggarai sangat dibutuhkan warga Jakarta.
Baca juga: Pembongkaran 2 Jembatan Overpass Jatimulya, Pemkab Bekasi Minta LRT Carikan Solusi Alternatif
Rute ini rencananya akan diteruskan ke Dukuh Atas, sehingga terintegrasi dengan angkutan lain.
Angkutan umum itu diantaranya MRT Jakarta, KRL Commuterline, LRT Jabodebek Adhi Karya, dan Kereta Api Bandara.
Sementara itu, menurut kajian PT Jakarta Propertindo (Jakpro), jumlah penumpang di jalur ini mencapai 136.200 orang per hari.
Baca juga: Mulai Besok, LRT Jakarta Sosialisasikan Kebijakan Wajib Pakai Masker kepada Calon Penumpang
Jika rute ini dihapus, jelas Eneng, Pemprov DKI bisa kehilangan potensi pendapatan Rp 248 miliar per tahun, dengan asumsi harga tiket Rp 5.000 per penumpang.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Sutarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), kata dia, penyelesaian konstruksi proyek PSN ditargetkan paling lambat di kuartal ketiga tahun 2024.
Di sisi lain, tidak ada aktivitas pembangunan proyek LRT Jakarta selama tiga tahun dari 2018 hingga 2020 karena DKI tidak memberikan alokasi anggaran.
Baca juga: Tampung Aspirasi Warga Tolak Pembongkaran Jembatan, Pemkab Bekasi Minta LRT Cari Solusi Alternatif
"Tahun 2024 itu tidak lama lagi. Sekarang adalah saatnya pemerintah bekerja melaksanakan pembangunan LRT Velodrome-Manggarai yang telah ditetapkan Presiden Jokowi, bukan malah buang-buang waktu melakukan kajian rute baru," ujar Eneng.
Namun di sisi lain, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim bahwa rencana ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Perhubungan yang akan menjadikan Stasiun Manggarai sebagai hub kereta api jarak jauh.
Pernyataan Dishub tersebut, kata dia, seolah-olah menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan adalah pihak yang menyebabkan dihapusnya rute Velodrome-Dukuh Atas.
Baca juga: LOWONGAN KERJA PT LRT Jakarta, Berikut Ini Persyaratan yang Harus Dipenuhi Hingga Alamat Email Resmi
