Breaking News:

Omnibus Law

Sidang Gugatan UU Cipta Kerja Perdana Digelar Hari Ini, KSPSI Berharap MK Menangkan Gugatan

Sidang Perdana Gugatan UU Cipta Kerja Digelar, Pemohon Berharap MK Menangkan Gugatan. Mereka ajukan uji materiil Pasal 81, 82, dan 83 UU Cipta Kerja

Istimewa
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Hermanto 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sidang Gugatan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (24/11/2020).

Dalam sidang pendahuluan, pemohon berharap MK menangkan gugatan yang dilayangkan.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Hermanto mengatakan, dalam sidang pendahuluan yang digelar hari ini, Selasa (24/11), majelis hakim hanya memberikan saran terhadap salinan permohonan yang diajukan.

"Jadi tadi hanya sidang pendahuluan dan lebih banyak mendegarkan saran dari majelis hakim," kata Hermanto saat dihubungi pada Selasa (24/11/2020).

Hermanto menjelaskan, permohonan yang disiapkan sebenarnya sudah siap semua sesuai saran yang diberikan oleh majelis hakim.

Namun, karena agenda sidang pendahuluan hanya mendengarkan saran perbaikan permohonan, pihaknya akan menyerahkan kembali berkas permohonan sebelum tanggal 7 Desember 2020 mendatang.

Baca juga: Tolak Habib Rizieq, Banser Banten Acuhkan Pesan KH Maimun Zubair Soal NU Tidak Boleh Benci Habib

Hermanto berharap, majelis hakim dapat memenangkan gugatan yang dilayangkan pemohon dan mengembalikan sejumlah kluster sesuai kontitusi Undang-undang 1945.

"Ada beberapa kluster yang kita ajukan. Kluster itu pokok permohonan. Ada BPJS, Tenaga Kerja Asing, pelatihan kerja dan sebagainya. Ada 12 kluster kalau tidak salah," pungkasnya.

Baca juga: Gus Miftah Ingatkan Pesan KH Maimun Zubair, Warga Nahdlatul Ulama Tidak Boleh Benci Habib

Sementara itu, salah satu kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Buruh Menggungat Undang-Undang Cipta Kerja, William Yani menuturkan, para pemohon mengajukan uji materiil Pasal 81, 82, dan 83 UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

Antara lain, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 27 ayat (2); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28E ayat (3); dan Pasal 28I. Menurut para pemohon, pasal-pasal a aquo pada UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945.

Halaman
12
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved