Omnibus Law

Sidang Gugatan UU Cipta Kerja Perdana Digelar Hari Ini, KSPSI Berharap MK Menangkan Gugatan

Sidang Perdana Gugatan UU Cipta Kerja Digelar, Pemohon Berharap MK Menangkan Gugatan. Mereka ajukan uji materiil Pasal 81, 82, dan 83 UU Cipta Kerja

Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Hermanto 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sidang Gugatan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (24/11/2020).

Dalam sidang pendahuluan, pemohon berharap MK menangkan gugatan yang dilayangkan.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Hermanto mengatakan, dalam sidang pendahuluan yang digelar hari ini, Selasa (24/11), majelis hakim hanya memberikan saran terhadap salinan permohonan yang diajukan.

"Jadi tadi hanya sidang pendahuluan dan lebih banyak mendegarkan saran dari majelis hakim," kata Hermanto saat dihubungi pada Selasa (24/11/2020).

Hermanto menjelaskan, permohonan yang disiapkan sebenarnya sudah siap semua sesuai saran yang diberikan oleh majelis hakim.

Namun, karena agenda sidang pendahuluan hanya mendengarkan saran perbaikan permohonan, pihaknya akan menyerahkan kembali berkas permohonan sebelum tanggal 7 Desember 2020 mendatang.

Baca juga: Tolak Habib Rizieq, Banser Banten Acuhkan Pesan KH Maimun Zubair Soal NU Tidak Boleh Benci Habib

Hermanto berharap, majelis hakim dapat memenangkan gugatan yang dilayangkan pemohon dan mengembalikan sejumlah kluster sesuai kontitusi Undang-undang 1945.

"Ada beberapa kluster yang kita ajukan. Kluster itu pokok permohonan. Ada BPJS, Tenaga Kerja Asing, pelatihan kerja dan sebagainya. Ada 12 kluster kalau tidak salah," pungkasnya.

Baca juga: Gus Miftah Ingatkan Pesan KH Maimun Zubair, Warga Nahdlatul Ulama Tidak Boleh Benci Habib

Sementara itu, salah satu kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Buruh Menggungat Undang-Undang Cipta Kerja, William Yani menuturkan, para pemohon mengajukan uji materiil Pasal 81, 82, dan 83 UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

Antara lain, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 27 ayat (2); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28E ayat (3); dan Pasal 28I. Menurut para pemohon, pasal-pasal a aquo pada UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945.

Secara spesifik para pemohon menguji sejumlah ketentuan dalam UU Cipta kerja, yakni Pasal 81 angka 3, Pasal 81 angka 4 tenaga kerja asing, Pasal 81 angka 12, angka 13, angka 15, angka 16, dan angka 17 terkait perjanjian kerja waktu tertentu, dan Pasal 81 angka 18, angka 19, dan angka 20 terkait pekerja alih daya atau outsourcing.

Baca juga: Permainan Ekspor Benih Lobster Mengerikan, Potensi KKN Besar, Kasus Edhy Prabowo Akan Menguaknya

Berikutnya, Pasal 81 angka 21 dan angka 22 ihwal rentang waktu kerja, Pasal 81 angka 23 tentang cuti, Pasal 81 angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 35, dan angka 36 terkait upah minimum, dan Pasal 81 angka 37,l dan angka 38 tentang pemutusan hubungan kerja.

Selanjutnya, Pasal 81 angka 44, angka 45, angka 46, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 58, dan angka 61 tentang uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja, Pasal 81 angka 62, angka 63, dan angka 65, dan angka 66 sehubungan dengan penghapusan sanksi pidana, dan Pasal 82 angka 1 dan angka 2 serta 83 angka 1 dan angka 2 tentang jaminan sosial.

Baca juga: Walau Hafal Surat Yasin, Nikita Mirzani Jujur Kepingin Masuk Neraka Biar Ketemu Michael Jackson

Para pemohon meminta MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan MK berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Pemohon juga meminta MK menyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved