Tak Punya Surat Keterangan Terdaftar Ormas di Kemendagri, FPI Tak Diakui Sebagai Ormas

Kementerian Dalam Negeri menegaskan FPI tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan lagi karena tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Prajurit TNI menurunkan spanduk Habib Rizieq Shihab di Kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Penurunan spanduk tersebut atas Perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang disinyalir spanduk tersebut dipasang tanpa izin. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kejelasan mengenai status FPI sebagai organisasi kemasyarakatan diungkap Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri menegaskan Front Pembela Islam (FPI) tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan lagi, karena saat ini tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT).

Dikutip dari Kompas.com, Kapuspen Kemendagri Benny Irwan mengatakan, SKT milik FPI telah kedaluwarsa pada Juni 2019 lalu.

Baca juga: Pangdam Jaya Usulkan Pembubaran FPI, Politikus PDIP: Harus Direspons Negara

FPI sendiri telah mengurus perpanjangan SKT, namun ada satu syarat yang belum bisa dipenuhinya.

"Awalnya ada dua persyaratan. Tapi terakhir tinggal satu persyaratan yaitu AD/ART yang belum disampaikan FPI," ujar Benny, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (21/11/2020).

AD/ART itu diakui oleh FPI belum dimiliki.

Saat itu, kata Benny, FPI mengatakan tidak memperpanjang terlebih dahulu SKT ormas.

Baca juga: Setuju Tindakan Pangdam Jaya, Gubernur Lemhannas: Harus Ada yang Berani Melawan Rizieq Shihab!

"Sementara kami tidak memperpanjang dulu karena tidak mungkin memenuhi itu karena kami belum munas. Kalau kami sudah munas baru lah kita memenuhi itu," papar Benny mengutip alasan FPI saat itu.

Karena tidak memiliki SKT, kata Benny, maka FPI tidak diakui sebagai ormas yang mengikuti aturan.

Dengan demikian, ada konsekuensi bagi ormas yang tidak memiliki SKT, yakni tidak boleh melakukan kegiatan apapun sebagai ormas.

Baca juga: Baru Dilantik, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Dukung Pangdam Jaya Turunkan Baliho Habib Rizieq

"Idealnya kalau mereka memahami tidak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada apa-apa sebagai ormas. Harusnya kan begitu," ungkap Benny.

Tidak peduli 

FPI tidak memedulikan status terdaftar atau tidak organisasinya di Kementerian Dalam Negeri. Karena pengajuan surat keterangan terdaftar (SKT) hanya bersifat sukarela.

Menurut Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar, FPI sudah mengurus SKT tersebut namun dipersulit.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved