Peduli Lingkungan, Pemprov DKI Sudah Terapkan Bebas Kantong Plastik Sekali Pakai Sejak Juli 2020

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan bebas kantung plastik sekali pakai sejak Juli 2020.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantung Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, regulasi itu juga mengatur tentang sanksi administratif kepada pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat.

Mereka dikenakan sanksi bila tetap menyediakan kantung plastik sekali pakai ketika bertransaksi dengan konsumen.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Tes PCR Terus Meningkat, Bahkan Capai 45 Persen Skala Nasional

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Sertifikatkan Tanah Monas

Baca juga: Sehari setelah Diperiksa Polisi, Anies Baswedan Raih Penghargaan Bergengsi dari LKPP RI

Karena itu, mereka diminta untuk menyediakan KBRL untuk para pelanggannya. Namun demikian, kata dia, sanksi tidak menyasar konsumen.

Jenis sanksinya juga beragam, dari denda administratif hingga terberat pembekuan dan pencabutan izin usaha.

“Sanksi kepada pengelola pun saat ini lebih bernuansa pembinaan dan diberikan secara bertahap,” kata Andono berdasarkan keterangan yang diterima pada Jumat (20/11/2020).

Menurutnya, kebijakan KBRL bertujuan untuk memastikan kota Jakarta semakin bersahabat terhadap lingkungan hidup, serta kegiatan-kegiatan di masyarakat agar tidak menghasilkan residu.

Karena itu, pengawasan yang dilakukan bukan semata-mata untuk mencari pelanggaran, namun demi mengubah perilaku.

Pasalnya, residu yang tidak bisa didaur ulang seperti kantong plastik menimbukan masalah lingkungan untuk generasi saat ini hingga masa depan.

“Tujuannya bukan menambah pendapatan DKI dengan menemukan pelanggar, tetapi tujuannya mengubah perilaku. Agar semua kegiatan menjadi kegiatan yang ramah lingkungan,” ungkapnya.

Andono kembali mengajak kepada pengelola tempat usaha untuk terus melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha (tenant).

Terutama, yang berkegiatan usaha di lingkungan pasar rakyat yang dikelolanya mengenai kebijakan ini.

Berdasarkan penelitiannya beberapa waktu lalu, komposisi sampah plastik di Jakarta sekitar 14 persen dari 7.000 ton sampah yang dihasilkan setiap hari.

Melalui Pergub itu, Andono yakin sampah dari kantung plastik akan berkurang.

Direktur Usaha dan Pengembangan Perumda Pasar Jaya, Anugrah Esa, mengatakan, pihaknya telah rutin menyosialisasikan kebijakan itu kepada para tenant sesuai Pergub Nomor 142 Tahun 2019.

“Kepada Kepala Pasar dan Manager Area Perumda Pasar Jaya, per 1 Juli 2020 seluruh pasar tidak ada lagi yang menggunakan kantung plastik sekali pakai dan terus melakukan sosialisasi dan kampanye,” kata Anugrah.

Menurutnya, ini merupakan langkah nyata dari Perumda Pasar Jaya, karena pasar tradisional merupakan salah satu yang berkontribusi besar menghasilkan sampah di DKI Jakarta.

Setiap hari, pasar tradisional menghasilkan 600 ton sampah.

“Jika gerakan ini dimulai di pasar-pasar tradisional, kita akan sangat signifikan mengurangi sampah DKI Jakarta,” ucapnya.

Baca juga: Arti Hari 10 November Bagi Anies; Gunakan Masker, Jaga Jarak, Mencuci Tangan, Anda adalah Pahlawan

Baca juga: Anies Resmikan Rusun DP Nol Rupiah di Kemayoran dan Cengkareng, ini Harga Cicilan dan Cara Daftarnya

Baca juga: PSBB Jakarta kembali Diperpanjang hingga 22 November, ini Penjelasan Anies

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantung Plastik, Tiza Mafira, mengungkapkan, berdasarkan data World Bank, sekitar 400.000 ton sampah plastik masuk ke perairan Indonesia setiap tahunnya, dan mayoritas berupa kantung plastik sekali pakai.

Padahal, kantung plastik tersebut hanya enam persen dari total produksi plastik. Namun, jenis ini yang paling mencemari lingkungan lantaran sulit untuk dikumpulkan dan didaur ulang.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta yang memulai dari pembatasan kantung plastik sangatlah logis, karena jenis ini yang paling banyak mencemari lingkungan.

Saat ini, di seluruh Indonesia terdapat 22 kota dan kabupaten yang melarang penggunaan kantung plastik sekali pakai. 

“Jakarta merupakan salah satu yang paling matang terkait persiapan kebijakan ini. Jakarta memulai dari riset dan konsultansi publik sejak jauh hari,” kata Tiza.

Dia menambahkan, DKI Jakarta berani mengatur pasar swalayan dan pasar rakyat sekaligus, karena memang pasar rakyat cukup signifikan menghasilkan sampah plastik.

“Mahkamah Agung juga sudah menegaskan bahwa pemerintahan daerah berwenang mengatur pembatasan plastik sekali pakai di daerahnya,” tegasnya.

Di samping itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019.

Sebab, regulasi itu dapat mengurangi sampah kantung plastik yang selama ini menjadi momok bagi Ibu Kota.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menyatakan, mayoritas konsumen di Ibu Kota bersedia beralih dari kantung plastik ke KBRL.

Hal itu terungkap berdasarkan penelitiannya beberapa waktu lalu.

“Lebih dari 80 persen konsumen di DKI Jakarta bersedia untuk beralih ke kantung belanja ramah lingkungan,” ujar Tulus.

Meski demikian, Tulus memberikan catatan kepada pemerintah maupun dunia usaha agar menyediakan KBRL dengan harga terjangkau.

Jangan sampai KBRL yang dijual di pasaran cenderung mahal dibanding kantung plastik biasa.

“Kami mendukung adanya inovasi-inovasi dalam negeri yang terjangkau dan efektif ramah lingkungan,” ujar Tulus. (faf)