Mendikbud Nadiem Makarim Izinkan Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi pada Januari 2021, DPR Mendukung

“Waktu belajar juga harus fleksibel, misalnya siswa cukup datang sekolah 2-3 seminggu dengan lama belajar 3-4 jam saja,” bebernya.

Pemerintah, lanjut Huda, juga harus menyiapkan anggaran khusus untuk memastikan prasyarat-prasyarat protokol Kesehatan benar-benar tersedia di sekolah-sekolah.

Baca juga: Pakai Panser Anoa, TNI Dampingi Polri-Satpol PP Bongkar Baliho Liar Rizieq Shihab di Jakarta Pusat

Sesuai laporan WB, disebutkan jika 40 persen sekolah di Indonesia masih belum mempunyai toilet.

Sedangkan 50 peraen sekolah di Indonesia belum mempunyai westafel dengan air mengalir yang diperlukan saat pandemi ini.

“Kami berharap ada alokasi anggaran khusus untuk memastikan sarana penting tersebut tersedia sebelum sekolah benar-benar dibuka,” tuturnya.

Baca juga: Kapolri Lantik Irjen Fadil Imran Jadi Kapolda Metro Jaya, 7 Polda Lainnya Juga Berganti Pimpinan

Politikus PKB ini menegaskan Kemendikbud dan pemerintah daerah harus benar-benar intensif melakukan koordinasi, terkait pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka ini.

Koordinasi ini untuk memastikan jika pola pembelajaran tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan menghindari kemungkinan munculnya klaster baru penularan Covid-19 di sekolah.

“Sesuai dengan SKB 4 menteri bahwa pemerintah daerah melalui Satgas Covid-19, sekolah."

Baca juga: 9 Kabupaten/Kota Sumbang Kasus Covid-19 di Atas Seribu, Tiga di Antaranya Ada di Jakarta

"Dan orang tua siswa memegang peranan yang sama-sama penting dalam proses pembelajaran tatap muka," paparnya.

"Elemen-elemen ini harus selalu berkoordinasi untuk mengambil keputusan secara cepat sesuai dinamika di lapangan."

"Termasuk segera menghentikan pembelajaran tatap muka di sekolah jika ada satu saja siswa atau guru yang reaktif Covid-19,” sambung Huda. (Fahdi Fahlevi/Seno Tri Sulistiyono)