Demo Buruh

Serikat Pekerja Demo di Pemkab Karawang Minta Omnibuslaw Dihapus

Sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam KASBI demo hingga memenuhi jalan Jendral Ahmad Yani, Karawang, membuat arus lalu lintas terganggu.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Hertanto Soebijoto
Warta Kota/Joko Supriyanto
Sejumlah serikat pekerja melakukan aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang menuntut Omnibuslaw dicabut, Selasa (6/10/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Serikat Pekerja menggelar aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang, Selasa (6/10/2020).

Mereka menuntut agar Omnibuslaw dihapuskan dari Undang-undang.

Pantauan wartakotalive.com sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam KASBI demo hingga memenuhi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Karawang. Sehingga membuat arus lalu lintas kendaraan terganggu.

Video: Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPRD Kota Bekasi Tolak Omnibuslaw

Dengan menggunakan mobil komando, para serikat pekerja ini melakukan aksi demo tepat di depan pintu masuk Kantor Bupati Karawang.

Dengan menggunakan baju merah cirikhas serika KASBI mereka nampak duduk di sekitar trotoar.

Diatas mobil komando, salah satu orator aksi menyoroti Omnibuslaw yang telah di sahkan oleh DPR RI.

Kantor Pemerintahan Kabupaten Tangerang Digeruduk Buruh

Buruh Tanjung Priok Gelar Aksi Demo di Pelabuhan Tolak RUU Cipta Kerja

Ia menganggap hal itu telah mencederai kaum buruh. Omnibuslaw juga dianggap tidak menguntungkan.

"Saya mendengar banyak permasalahan yang ada di negara kita. Rancangan Omnibuslaw hak cuti melahirkan dan cuti haid di tiadakan," kata orator di atas mobil komando, Selasa (6/10/2020).

Ditiadakannya cuti haid dan cuti hamil ini tentu akan menyengsarakan kaum buruh perempuan, pasalnya cuti melahirkan dan cuti haid merupakan hak bagi para kaum buruh perempuan.

"Masa saya harus melahirkan di perusahaan. Apakah ada bidan, apakah setuju. Untuk itu kita minta di cabut dan dihapuskan dari uu Indonesia," katanya.

VIDEO: Tolak UU Cilaka Omnibus Law, Buruh di Kawasan Industri Bekasi Bawa Keranda dan Bendera Kuning

Meski DPR RI telah mengesahkan Omnibuslaw, namun setidaknya para buruh masih memiliki harapkan lain dari Presiden RI Joko Widodo. Sebab saat ini RUU Omnibuslaw belum ditanda tanggani.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang Ferri Nuzarli menyebut sekitar 200.000 buruh di Karawang mengikuti aksi mogok nasional sebagai protes atas disahkannya UU Cipta Kerja itu.

Aksi mogok itu dilakukan selama tiga hari mulai Selasa (6/10-2020) hingga Kamis (8/10/2020). Mogok dilakukan di depan pabrik masing-masing.

"Aksinya di depan pabrik masing-masing, agar tidak bercampur dengan buruh dari pabrik lain," ungkap Ferri.

VIDEO: Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPRD Kota Bekasi, Tolak UU Cilaka Omnibus Law

Ferri mngatakan, pada 8 Oktober 2020 rencananya sebagian buruh akan menggelar aksi di DPR RI.

Aksi itu sepakat dilakukan lantaran para wakil rakyat dinilai tak bersimpati di tengah pandemi Covid-19.

Pihaknya, berharap UU Cipta Kerja dicabut lantaran dinilai merugikan kepentingan buruh.

"Kami Minta UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh di Karawang ikut Aksi Mogok Nasional," ucapnya. (JOS).

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved