Dua Pekan Luhut Panjaitan dan Doni Monardo Ditugasi Redam Covid-19 di 9 Provinsi, Ini Hasilnya

"jadi penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut."

"Berarti di kabupaten kota, dan juga di dalam kabupaten kota itu kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana, dan itu harus ditangani dengan segera," terangnya.

• Luhut Lobi Uni Emirat Arab, Minta Tambahan 20 Juta Vaksin Covid-19

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, untuk mengawal perkembangan penanggulangan Covid-19 di delapan wilayah.

Selain menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga merangkap Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas Covid-19."

• Sekjen PDIP: Tiba-tiba Mengerem Tanpa Sinyal, Itu Pemimpin yang Tidak Berpikir Strategis

"Untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," ujar Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Delapan wilayah tersebut, menurut Airlangga, mengalami kenaikan kasus Covid-19 yang tinggi.

Delapan wilayah itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

• PERNYATAAN Lengkap Anies Baswedan Umumkan Kepastian PSBB Jakarta: Pertolongan Allah akan Datang

Kedelapan provinsi tersebut menyumbang lebih dari 50 persen kasus positif di Indonesia.

"Oleh karena itu, Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasikan lebih, khususnya di 8 wilayah yang terdampak, lebih besar kenaikannya," paparnya.

Dalam mengawal dan memonitor penyebaran Covid-19 tersebut, Presiden, menurut Airlangga, meminta agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditingkatkan.

• Ditanya Soekarno Apa yang Dibutuhkan Rakyat, Megawati: Untung Saya Pintar, Saya Jawab Makan, Pak

Selain itu, mengawal agar penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan intervensi berbasis lokal.

"Sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW bisa terus termonitor,” jelasnya

"Tadi arahan Bapak Presiden, bahwa pengelolaan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan, baik pusat atau daerah."

• Hindari Ketidakpastian Baru, PDIP Ingin Pilkada Serentak 2020 Tetap Digelar pada 9 Desember

"Dan keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tentunya diputuskan secara terintegrasi."

"Dan ditujukan untuk menurunkan angka yang terdampak dari pada pandemi Covid-19," paparnya. (Taufik Ismail)